Naik 1, Skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia Tahun 2021 Masih Dibawah Rata-rata

Diposkan pada 3 Februari 20223 Februari 2022 oleh Administrator

Naik 1, Skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia Tahun 2021 Masih Dibawah Rata-rata Selasa, 25 Januari 2022, Transparency International Indonesia (TII) mengumumkan Indeks Persepsi Korupsi/Corruption Perception Index (CPI) Tahun 2021. Secara konsisten, sejak tahun 1995 – 2021 terus dilakukan pengukuran CPI setiap tahunnya. Adapun dalam pengukuran CPI, korupsi yang dimaksud adalah penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi. Selengkapnya tentangNaik 1, Skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia Tahun 2021 Masih Dibawah Rata-rata[…]

(SERI ISO KE 14) Implementasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan: Aspek Perlindungan Pegawai

Diposkan pada 6 Agustus 20216 Agustus 2021 oleh Sustain

Salah satu pegawai swasta (G) melaporkan adanya dugaan korupsi terkait pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR) dari salah satu perusahaan BUMN, antara pejabat perusahaan pemberi dengan pegawai yang menerima dana. G merupakan pegawai dari perusahaan penerima dana CSR tersebut yang menduga rekan kerjanya melakukan tindak pidana korupsi. G menduga adanya gratifikasi yang diberikan dengan cara Selengkapnya tentang(SERI ISO KE 14) Implementasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan: Aspek Perlindungan Pegawai[…]

Korupsi Bantuan Sosial (Bansos): Pencurian Hak Masyarakat di Era Pandemi Covid-19

Diposkan pada 4 Agustus 202119 November 2021 oleh Sustain

Pandemi Covid-19 adalah musibah terbesar yang sedang dihadapi oleh seluruh negeri, termasuk Indonesia. Upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat melalui pengadaan bantuan sosial (bansos) di tengah wabah covid-19 ini, dicederai oleh mantan Menteri Sosial, JPB, yang diduga menerima suap Bansos Covid-19 Jabodetabek pada akhir tahun 2020 lalu. JPB diduga menerima suap melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Selengkapnya tentangKorupsi Bantuan Sosial (Bansos): Pencurian Hak Masyarakat di Era Pandemi Covid-19[…]

Pengelolaan Dana Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Serentak 2020

Diposkan pada 2 Desember 2020 oleh Sustain

9 Desember 2020 akan menjadi pesta demokrasi untuk 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak di tengah pandemi Covid 19 di Indonesia dengan 290 petahana dari 236 daerah yang mencalonkan kembali ke pilkada 2020. Pada artikel sebelumnya (Syarat Wajib Lapor Harta Kekayaan Bagai Calon Kepala Daerah) telah dijelaskan mengenai kewajiban Selengkapnya tentangPengelolaan Dana Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Serentak 2020[…]

Indeks Persepsi Korupsi Transparency International 2019 dan Visi Indonesia Emas 2045

Diposkan pada 13 Februari 202013 Februari 2020 oleh Sustain

Pada tanggal 23 Januari 2020, Transparency International Indonesia (TII) merilis Corruption Perception Index 2019 (Indeks Persepsi Korupsi-IPK 2019) sebagai laporan hasil riset mengenai persepsi korupsi di suatu negara dengan parameter penilaian 0 (nol) artinya dipersepsikan sangat ko rup dan sebaliknya 100 (seratus) sangat bersih. Indonesia menduduki peringkat 85 dari 180 dengan skor 40, Selengkapnya tentangIndeks Persepsi Korupsi Transparency International 2019 dan Visi Indonesia Emas 2045[…]

Kegiatan SustaIN : User Test Modul Pembelajaran Anti Korupsi Bagi KPH ; Membangun Pengelolaan Hutan Berintegritas di Tingkat Tapak

Diposkan pada 11 Desember 201911 Desember 2019 oleh Sustain

Pusat Edukasi Antikorupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kerjasama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Project Assistance in Preventing and Combating Corruption (APCC), GIZ Forclime bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengadakan kegiatan User Test Modul pembelajaran antikorupsi bagi Kesatuan Pengelola Hutan (KPH). SustaIN diamanahkan untuk membantu menyusun Modul pembelajaran antikorupsi Selengkapnya tentangKegiatan SustaIN : User Test Modul Pembelajaran Anti Korupsi Bagi KPH ; Membangun Pengelolaan Hutan Berintegritas di Tingkat Tapak[…]

Kegiatan SustaIN : Upaya Pembangunan Integritas dalam Pencegahan Korupsi dalam International Anti Fraud Awareness Week

Diposkan pada 26 November 201926 November 2019 oleh Sustain

Deloitte didukung oleh GIZ Project Strengthening Public Institutions di Sarajevo, Bosnia & Hergezovina mengundang Pauline Arifin, Senior Advisor SustaIN untuk exchange knowledge dan pengalaman di Anti-Fraud Awareness Week yang diselenggarakan tanggal 18-21 November 2018 di Hotel Holiday, Sarajevo. Pauline diundang untuk sharing pada dua sesi ( lihat agenda ) : “Global Trends and Experiences Selengkapnya tentangKegiatan SustaIN : Upaya Pembangunan Integritas dalam Pencegahan Korupsi dalam International Anti Fraud Awareness Week[…]

KPK Dukung Penguatan Peran BUMN melalui Satuan Pengawasan Internal (SPI) Sebagai Suatu Langkah Pencegahan Korupsi.

Diposkan pada 21 Mei 201921 Mei 2019 oleh Sustain

sumber:https://twitter.com/KPK_RI Pada Kamis, 9 mei 2019 Selengkapnya tentangKPK Dukung Penguatan Peran BUMN melalui Satuan Pengawasan Internal (SPI) Sebagai Suatu Langkah Pencegahan Korupsi.[…]

Ada Apa dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah?

Diposkan pada 16 Juli 2018 oleh Administrator

Masih hangat diingatan kita kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik (E-KTP) yang bergulir dan menarik perhatian publik sejak pertengahan tahun 2017 lalu dengan terdakwa antara lain: Setya Novanto (Mantan Ketua DPR RI dan Mantan Ketua Umum Partai Golkar), Andi Narogong (pihak swasta), Markus Nari (Anggota DPR fraksi Golkar) dan Anang Sugiana Sudiharja (pihak swasta). Kasus ini Selengkapnya tentangAda Apa dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah?[…]

Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan TPPU

Diposkan pada 21 Mei 2018 oleh Administrator

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma No. 13/2016) merupakan babak baru dari penegakan hukum tindak pidana korporasi di Indonesia. Perma ini memberikan jawaban atas keragu-raguan para penegak hukum dalam menjerat dan meminta pertanggungawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana antara lain: dalam menentukan batasan Selengkapnya tentangKorporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan TPPU[…]