Korupsi Bantuan Sosial (Bansos): Pencurian Hak Masyarakat di Era Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 adalah musibah terbesar yang sedang dihadapi oleh seluruh negeri, termasuk Indonesia. Upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat melalui pengadaan bantuan sosial (bansos) di tengah wabah covid-19 ini, dicederai oleh mantan Menteri Sosial, JPB, yang diduga menerima suap Bansos Covid-19 Jabodetabek pada akhir tahun 2020 lalu. JPB diduga menerima suap melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Selengkapnya tentangKorupsi Bantuan Sosial (Bansos): Pencurian Hak Masyarakat di Era Pandemi Covid-19[…]

Pengelolaan Dana Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Serentak 2020

          9 Desember 2020 akan menjadi pesta demokrasi untuk 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak di tengah pandemi Covid 19 di Indonesia dengan 290 petahana dari 236 daerah yang mencalonkan kembali ke pilkada 2020. Pada artikel sebelumnya (Syarat Wajib Lapor Harta Kekayaan Bagai Calon Kepala Daerah) telah dijelaskan mengenai kewajiban Selengkapnya tentangPengelolaan Dana Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Serentak 2020[…]

Indeks Persepsi Korupsi Transparency International 2019 dan Visi Indonesia Emas 2045

    Pada tanggal 23 Januari 2020, Transparency International Indonesia (TII) merilis Corruption Perception Index    2019 (Indeks Persepsi Korupsi-IPK 2019) sebagai laporan hasil riset mengenai persepsi korupsi di suatu negara dengan parameter penilaian 0 (nol) artinya dipersepsikan sangat ko     rup dan sebaliknya 100  (seratus) sangat bersih. Indonesia menduduki peringkat 85 dari 180 dengan skor 40, Selengkapnya tentangIndeks Persepsi Korupsi Transparency International 2019 dan Visi Indonesia Emas 2045[…]

Kegiatan SustaIN : User Test Modul Pembelajaran Anti Korupsi Bagi KPH ; Membangun Pengelolaan Hutan Berintegritas di Tingkat Tapak

  Pusat Edukasi Antikorupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kerjasama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Project Assistance in Preventing and Combating Corruption (APCC), GIZ Forclime bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengadakan kegiatan User Test Modul pembelajaran antikorupsi bagi Kesatuan Pengelola Hutan (KPH). SustaIN diamanahkan untuk membantu menyusun Modul pembelajaran antikorupsi Selengkapnya tentangKegiatan SustaIN : User Test Modul Pembelajaran Anti Korupsi Bagi KPH ; Membangun Pengelolaan Hutan Berintegritas di Tingkat Tapak[…]

Kegiatan SustaIN : Upaya Pembangunan Integritas dalam Pencegahan Korupsi dalam International Anti Fraud Awareness Week

  Deloitte didukung oleh GIZ Project Strengthening Public Institutions di Sarajevo, Bosnia & Hergezovina mengundang Pauline Arifin, Senior Advisor SustaIN untuk exchange knowledge dan pengalaman di Anti-Fraud Awareness Week yang diselenggarakan tanggal 18-21 November 2018 di Hotel Holiday, Sarajevo. Pauline diundang untuk sharing pada dua sesi ( lihat agenda ) : “Global Trends and Experiences Selengkapnya tentangKegiatan SustaIN : Upaya Pembangunan Integritas dalam Pencegahan Korupsi dalam International Anti Fraud Awareness Week[…]

KPK Dukung Penguatan Peran BUMN melalui Satuan Pengawasan Internal (SPI) Sebagai Suatu Langkah Pencegahan Korupsi.

                                                                                                   sumber:https://twitter.com/KPK_RI Pada Kamis, 9 mei 2019 Selengkapnya tentangKPK Dukung Penguatan Peran BUMN melalui Satuan Pengawasan Internal (SPI) Sebagai Suatu Langkah Pencegahan Korupsi.[…]

Ada Apa dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah?

Masih hangat diingatan kita kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik (E-KTP) yang bergulir dan menarik perhatian publik sejak pertengahan tahun 2017 lalu dengan terdakwa antara lain: Setya Novanto (Mantan Ketua DPR RI dan Mantan Ketua Umum Partai Golkar), Andi Narogong (pihak swasta), Markus Nari (Anggota DPR fraksi Golkar) dan Anang Sugiana Sudiharja (pihak swasta). Kasus ini Selengkapnya tentangAda Apa dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah?[…]

Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan TPPU

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma No. 13/2016) merupakan babak baru dari penegakan hukum tindak pidana korporasi di Indonesia. Perma ini memberikan jawaban atas keragu-raguan para penegak hukum dalam menjerat dan meminta pertanggungawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana antara lain: dalam menentukan batasan Selengkapnya tentangKorporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan TPPU[…]

Indeks Persepi Korupsi Indonesia Tahun 2017 Mengalami Stagnasi: KPK dan Pemerintah Tetap Optimis

Pada tanggal 22 Februari 2018 bertempat di Hotel Sari Pan Pasifik Jakarta, SustaIN menghadiri peluncuran skor Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2017 oleh Transparency International Indonesia (TII) yang dikemas dalam diskusi publik bertajuk “Menera Korupsi di Tahun Politik’’. Diskusi panel ini menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Dadang Trisasongko (Sekjen TII), Selengkapnya tentangIndeks Persepi Korupsi Indonesia Tahun 2017 Mengalami Stagnasi: KPK dan Pemerintah Tetap Optimis[…]

Seminar Publik “Prospek Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia: Suatu Perbandingan dengan Hukum Belanda”

Pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat, SustaIN menghadiri Seminar Publik yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertajuk “Prospek Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia: Suatu Perbandingan dengan Hukum Belanda“. Seminar ini dihadiri berbagai instansi mulai dari instansi publik, para penegak hukum, NGO hingga pihak swasta. Seminar dimulai Selengkapnya tentangSeminar Publik “Prospek Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia: Suatu Perbandingan dengan Hukum Belanda”[…]