Kegiatan SustaIN: Peran Akuntabilitas dalam Mendorong Aktivitas Filantropiyang Berintegritas dalam Festival Filantropi Indonesia 2018

Kamis, 15 November 2018 bertempat di Ruang Kakatua, Jakarta Convention Center (JCC), Senior Advisor SustaIN Pauline Arifin menjadi pembicara dalam Indonesia Philanthropy Festival (FiFest) 2018 dengan tema pembahasan “Peran Akuntabilitas dalam Mendorong Aktivitas Filantropi yang Berintegritas” bersama-sama dengan Ruth A. Shapiro (Centre of Asian Philanthropy and Society) Hong Kong, dan Bambang Suherman (Zakat Organisasi Forum Selengkapnya tentangKegiatan SustaIN: Peran Akuntabilitas dalam Mendorong Aktivitas Filantropiyang Berintegritas dalam Festival Filantropi Indonesia 2018[…]

Kegiatan SustaIN : Public Training SNI ISO 37001 Anti-Bribery Management System

Pada tanggal 7-8 November 2018 bertempat di The Grove Suites Jakarta, SustaIN menyelenggarakan Public Training SNI ISO37001:2016 Anti-Bribery Management System atau juga dikenal sebagai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Public Training ini diikuti oleh peserta yang berasal dari berbagai jenis perusahaan mulai dari sector publik, BUMN hingga organisasi filantropi. Trainer dalam Public Trainer ini seluruhnya Selengkapnya tentangKegiatan SustaIN : Public Training SNI ISO 37001 Anti-Bribery Management System[…]

PP No. 43 tahun 2018 : Reward atas Keberanian Pelapor Tindak Pidana Korupsi

Langkah baru telah diambil oleh Pemerintah dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Tertanggal 18 September 2018, Pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP No. 43/2018). PP Selengkapnya tentangPP No. 43 tahun 2018 : Reward atas Keberanian Pelapor Tindak Pidana Korupsi[…]

Mengenal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

  Ikhtiar memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan proses PBJ secara elektronik yakni dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). SPSE merupakan aplikasi yang dikembangkan dan dikelola oleh LKPP untuk dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Indonesia (LKPP, 2018) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Selengkapnya tentangMengenal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik[…]

Mengenal Aspek Hukum BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) mulai menarik perhatian banyak kalangan sejak diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Tidak mengherankan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa) kemudian menjadikannya sebagai salah satu program prioritas. Kelahiran BUM Desa yang diharapkan menjadi sarana untuk memperkuat ketahanan Desa dan mendorong Selengkapnya tentangMengenal Aspek Hukum BUM Desa[…]

Kegiatan SustaIN: Workshop Audit Investigatif atas Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa

Pada tanggal 28 – 29 Agustus 2018 bertempat di Jakarta, SustaIN menyelenggarakan Workshop Audit Investigatif atas Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa untuk Penyidik pada Subdit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Workshop ini menghadirkan Tim Narasumber dari Deputi Bidang Investigasi BPKP yakni Agustin Arumsari, Farid Firman, Totok Prihantoro dan Akib Pandarbyanto. SustaIN berharap Selengkapnya tentangKegiatan SustaIN: Workshop Audit Investigatif atas Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa[…]

Mengenal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

Ikhtiar memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan proses PBJ secara elektronik yakni dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). SPSE merupakan aplikasi yang dikembangkan dan dikelola oleh LKPP untuk dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Indonesia (LKPP, 2018) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Selengkapnya tentangMengenal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik[…]

Kegiatan SustaIN: Berbagi tentang Accountability dalam Perhelatan People Week PT Unilever Indonesia

Pada tanggal 21 Agustus 2018, Advisor SustaIN, Nadia Sarah bersama-sama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati dan Hira Triadi (Direktur E-Commerce Unilever) menjadi pembicara dalam Sharing of  Learning and Result (SOLAR) dengan tema Accountability: when things get tough and you have to own the call. Agenda ini merupakan salah satu rangkaian dari perhelatan Selengkapnya tentangKegiatan SustaIN: Berbagi tentang Accountability dalam Perhelatan People Week PT Unilever Indonesia[…]

Mengenal Pihak-Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 16/2018) sebagai pedoman baru pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) membawa pokok-pokok perubahan yakni lahirnya pengaturan baru, adanya perubahan istilah dan perubahan definisi juga adanya beberapa perubahan pengaturan (Baca Juga : Pepres Nomor 16 Tahun 2018 : Pedoman Baru Pengadaan Barang/Pemerintah). Lahirnya pokok-pokok Selengkapnya tentangMengenal Pihak-Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah[…]

Menyoal Kesempatan Kedua Bagi Mantan Pencuri Uang Rakyat

Pesta demokrasi 2019 harusnya memberikan harapan baru bagi rakyat Indonesia. Harapan akan kesejahteraan yang terjamin, keadilan yang dijunjung tinggi dan sembuhnya luka atas pengkhianatan amanah oleh orang yang mengaku mewakili rakyat. Korupsi adalah luka terdalam dan sakit hati terbesar rakyat Indonesia. Satu problematika bangsa yang disepakati sebagai Extra Ordinary Crime  sehingga harus dicabut hingga ke Selengkapnya tentangMenyoal Kesempatan Kedua Bagi Mantan Pencuri Uang Rakyat[…]

Translate »
Open chat
Halo SustaIN!

Mohon info terkait jasa apa saja yang ditawarkan SustaIN?