Pencegahan Korupsi oleh BUMN Melalui Penerapan Sistem Manajemen Anti Suap

Dalam rapat antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan DPR tanggal 15 Juli lalu, disetujui pemberian dana dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp.23,56 triliun kepada tujuh BUMN. Terlepas dari polemik menyangkut efektivitas penggunaan PMN tersebut, satu hal yang menjadi perhatian adalah risiko korupsi, mengingat seperti dikutip dalam Harian Kompas tanggal 20 Juli Selengkapnya tentangPencegahan Korupsi oleh BUMN Melalui Penerapan Sistem Manajemen Anti Suap[…]