Kegiatan SustaIN : Fasilitasi Pelatihan Persiapan Penyuluh Antikorupsi Pendamping Desa

Desa yang berjumlah 74.957 desa berperan penting dalam membawa Indonesia menuju negara yang stabil perekonomiannya juga kelestarian tak hanya alam, namun juga budaya. Rapat Paripurna DPR RI tanggal 24 September 2019 telah menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Salah satu bagian penting dari belanja negara tersebut Selengkapnya tentangKegiatan SustaIN : Fasilitasi Pelatihan Persiapan Penyuluh Antikorupsi Pendamping Desa[…]

Indeks Persepsi Korupsi Transparency International 2019 dan Visi Indonesia Emas 2045

    Pada tanggal 23 Januari 2020, Transparency International Indonesia (TII) merilis Corruption Perception Index    2019 (Indeks Persepsi Korupsi-IPK 2019) sebagai laporan hasil riset mengenai persepsi korupsi di suatu negara dengan parameter penilaian 0 (nol) artinya dipersepsikan sangat ko     rup dan sebaliknya 100  (seratus) sangat bersih. Indonesia menduduki peringkat 85 dari 180 dengan skor 40, Selengkapnya tentangIndeks Persepsi Korupsi Transparency International 2019 dan Visi Indonesia Emas 2045[…]

Kegiatan SustaIN : In House Training World Wildlife Fund (WWF) SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Sebagai upaya peningkatan kepedulian anti penyuapan, WWF mengundang SustaIN untuk dapat memberikan pelatihan terkait SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2020, di Graha Simatupang, Jakarta Selatan. Dalam hal ini, 19 peserta yang hadir merupakan perwakilan dari beberapa direktorat di WWF.   Bersama Senior Advisor SustaIN, Pauline Arifin dan Selengkapnya tentangKegiatan SustaIN : In House Training World Wildlife Fund (WWF) SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan[…]

SustaIN Indonesia Resmi Bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi PECB

Awal tahun 2020, menjadi tahun awal resminya kerjasama antara SustaIN dengan PECB. Sebagai perusahaan yang produk adalah pemberian jasa, baik kepada perorangan maupun organisasi, SustaIN dan PECB berkomitmen untuk memberikan kontribusi sesuai dengan keahlian masing-masing menawarkan dan menyelenggarakan pelatihan di PECB, termasuk pada pelatihan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Tentang PECB PECB adalah Selengkapnya tentangSustaIN Indonesia Resmi Bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi PECB[…]

Kaleidoskop SustaIN 2019 ; Ringkasan Perjalanan Bertumbuh

    Satu tahun sudah SustaIN melangkah, berkembang, bergerak bersama dengan mitra kami membangun semangat integritas untuk Indonesia. Sebuah perjalanan panjang yang terangkum dalam Kaleidoskop 2019, kilas balik kegiatan SustaIN selama satu tahun ini : Maret 2019, SustaIN mengadakan public training yang pertama pada tahun 2019. public training ini adalah mengenai  “ ISO 37001:2016 Anti-Bribery Selengkapnya tentangKaleidoskop SustaIN 2019 ; Ringkasan Perjalanan Bertumbuh[…]

Kegiatan SustaIN : Penyerahan Sertifikasi SNI ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Kepada 7 Pengadilan Negeri di Indonesia.

    Badan Pengawas Mahkamah Agung RI (BAWAS MA) dalam kerjasama dengan USAID-CEGAH dan SustaIN dalam melakukan Pendampingan Teknis SNI ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk tujuh Pengadilan Negeri (PN) di Indonesia. Adapun, tujuh Pengadilan Negeri yang terpilih menjadi pilot project mewakili profil keseluruhan Pengadilan Negeri di Indonesia dari Indonesia Barat hingga Selengkapnya tentangKegiatan SustaIN : Penyerahan Sertifikasi SNI ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Kepada 7 Pengadilan Negeri di Indonesia.[…]

Kegiatan SustaIN : User Test Modul Pembelajaran Anti Korupsi Bagi KPH ; Membangun Pengelolaan Hutan Berintegritas di Tingkat Tapak

  Pusat Edukasi Antikorupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kerjasama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Project Assistance in Preventing and Combating Corruption (APCC), GIZ Forclime bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengadakan kegiatan User Test Modul pembelajaran antikorupsi bagi Kesatuan Pengelola Hutan (KPH). SustaIN diamanahkan untuk membantu menyusun Modul pembelajaran antikorupsi Selengkapnya tentangKegiatan SustaIN : User Test Modul Pembelajaran Anti Korupsi Bagi KPH ; Membangun Pengelolaan Hutan Berintegritas di Tingkat Tapak[…]

Kegiatan SustaIN : Upaya Pembangunan Integritas dalam Pencegahan Korupsi dalam International Anti Fraud Awareness Week

  Deloitte didukung oleh GIZ Project Strengthening Public Institutions di Sarajevo, Bosnia & Hergezovina mengundang Pauline Arifin, Senior Advisor SustaIN untuk exchange knowledge dan pengalaman di Anti-Fraud Awareness Week yang diselenggarakan tanggal 18-21 November 2018 di Hotel Holiday, Sarajevo. Pauline diundang untuk sharing pada dua sesi ( lihat agenda ) : “Global Trends and Experiences Selengkapnya tentangKegiatan SustaIN : Upaya Pembangunan Integritas dalam Pencegahan Korupsi dalam International Anti Fraud Awareness Week[…]

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)

                                                                                                                   sumber : images.google.com Sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah menggalakkan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional ( selanjutnya disebut SP4N). Upaya ini salah satunya diwujudkan lewat pengesahan peraturan Selengkapnya tentangPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)[…]

Permenkumham No. 15 Tahun 2019: Implementasi Kongkrit Dalam Perwujudan Transparansi Beneficial Ownership

Pada tanggal 21 Juni 2019, Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Permenkumham No.15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana Perpres No.13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terrorisme. Selengkapnya tentangPermenkumham No. 15 Tahun 2019: Implementasi Kongkrit Dalam Perwujudan Transparansi Beneficial Ownership[…]