Komunikasi dalam SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Komunikasi adalah salah satu persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh sebuah organisasi yang ingin tersertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Perihal komunikasi ini terdapat pada klausul 7.4 dalam SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Secara garis besar, untuk memenuhi persyaratan komunikasi ini sebuah organisasi harus melakukan komunikasi atau menginformasikan kepada pihak internal Selengkapnya tentangKomunikasi dalam SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan[…]

Syarat Wajib Laporan Harta Kekayaan Bagi Bakal Calon Kepala Daerah

Dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, meskipun saat ini Indonesia sedang dilanda pandemic Covid-19, Selengkapnya tentangSyarat Wajib Laporan Harta Kekayaan Bagi Bakal Calon Kepala Daerah[…]

Kegiatan SustaIN: PECB Training Lead Implementer ISO 37001

Setelah menyelenggarakan beberapa pelatihan Lead Auditor ISO 37001:2016 dari Juli hingga September 2020, kali ini SustaIN kembali menyelenggarakan pelatihan lead Implementer ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System. Pelatihan yang diselenggarakan dari tanggal 19-22 Oktober 2020 ini diikuti oleh 11 peserta. Sesuai namanya, Lead Implementer ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System akan dibekali kemampuan agar mampu Selengkapnya tentangKegiatan SustaIN: PECB Training Lead Implementer ISO 37001[…]

Penguatan Tata Kelola Anti Penyuapan melalui Integrasi GCG dengan SNI ISO 37001:2016 SMAP (Finalis Paper ACFE 2020)

Kajian SustaIN dengan judul, “Penguatan Tata Kelola Anti Penyuapan melalui Integrasi GCG dengan SNI ISO 37001:2016 SMAP” berhasil menjadi salah satu finalis dalam ajang kompetisi Call for Papers yang diselenggarakan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) pada tahun 2020. Kajian yang dibuat oleh tiga Junior Advisor SustaIN, yaitu Hanindita Prasetyo, Linda Julaeha, dan Daniel Selengkapnya tentangPenguatan Tata Kelola Anti Penyuapan melalui Integrasi GCG dengan SNI ISO 37001:2016 SMAP (Finalis Paper ACFE 2020)[…]

Due Diligence dalam SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Perihal due diligence atau uji kelayakan disebutkan pada klausul 8.2 dalam SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Uji kelayakan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh organisasi dalam penerapan dan  sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). SNI ISO 37001 mewajibkan organisasi untuk memiliki prosedur dalam melakukan uji kelayakan, terutama untuk Selengkapnya tentangDue Diligence dalam SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan[…]

Kegiatan SustaIN: Pelatihan Lead Auditor ISO 37001:2016 21-24 September 2020

SustaIN kembali mengadakan pelatihan Lead Auditor ISO 37001:2016 pada tanggal 21-24 September 2020. Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh peserta yang memiliki latar belakang berbeda, seperti lembaga sertifikasi, konsultan, dan BUMN. Pelatihan ini merupakan pelatihan kali ke lima yang diselenggarakan oleh SustaIN sepanjang tahun 2020 ini. Semua pelatihan tersebut diselenggarakan oleh SustaIN sebagai mitra resmi dari Selengkapnya tentangKegiatan SustaIN: Pelatihan Lead Auditor ISO 37001:2016 21-24 September 2020[…]

E-Seminar, “Mengoptimalisasikan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Implementasi Standar ISO 37001 Anti-Bribery Management System”

Berkolaborasi dengan PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), SustaIN menyelenggarakan E-Seminar dengan tema, “Mengoptimalisasikan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Implementasi Standar ISO 37001 Anti-Bribery Management System”. E-Seminar ini diselenggarakan pada Hari Senin, 14 September 2020 pukul 09.00-12.00 WIB melalui aplikasi Zoom. Kegiatan ini merupakan rangkaian ketiga setelah sebelumnya berkolaborasi Selengkapnya tentangE-Seminar, “Mengoptimalisasikan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Implementasi Standar ISO 37001 Anti-Bribery Management System”[…]

Kegiatan SustaIN: Workshop Penanganan Pengaduan dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

    Pada Rabu, 26 Agustus 2020 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menyelenggarakan Workshop Penanganan Pengaduan dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016. Kegiatan ini diselenggarakan di Savero Hotel Depok dengan jumlah peserta yang terbatas di tempat hanya 100 orang, dengan peserta lainnya sebanyak 300 orang bergabung secara daring. Adapun peserta yang mengikuti workshop Selengkapnya tentangKegiatan SustaIN: Workshop Penanganan Pengaduan dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.[…]

E-Seminar SustaIN: Optimalisasi Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Selama Pandemi Covid-19

Pada tanggal 26 Agustus 2020, SustaIN mengadakan edukasi antikorupsi E-Seminar bertema: “Optimalisasi Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Selama Pandemi Covid-19.” E-Seminar ini terselenggara dari hasil aksi kolaboratif antara PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), dan PT Mitra Juang Mandiri (SustaIN). E-Seminar ini juga merupakan rangkaian kedua setelah sebelumnya PT SAI Selengkapnya tentangE-Seminar SustaIN: Optimalisasi Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Selama Pandemi Covid-19[…]

6 (enam) Tahapan yang Harus Dilakukan Hakim dalam Menentukan Pidana Terhadap Perkara Korupsi Berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2020

Upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai MA) untuk memberantas tindak pidana korupsi diperkuat dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut sebagai PERMA 01/2020) pada tanggal 24 Juli 2020. PERMA 01/2020 secara khusus bertujuan untuk menghindari disparitas Selengkapnya tentang6 (enam) Tahapan yang Harus Dilakukan Hakim dalam Menentukan Pidana Terhadap Perkara Korupsi Berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2020[…]