Mengenal Aspek Hukum BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) mulai menarik perhatian banyak kalangan sejak diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Tidak mengherankan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa) kemudian menjadikannya sebagai salah satu program prioritas. Kelahiran BUM Desa yang diharapkan menjadi sarana untuk memperkuat ketahanan Desa dan mendorong Selengkapnya tentangMengenal Aspek Hukum BUM Desa[…]

Kegiatan SustaIN: Workshop Audit Investigatif atas Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa

Pada tanggal 28 – 29 Agustus 2018 bertempat di Jakarta, SustaIN menyelenggarakan Workshop Audit Investigatif atas Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa untuk Penyidik pada Subdit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Workshop ini menghadirkan Tim Narasumber dari Deputi Bidang Investigasi BPKP yakni Agustin Arumsari, Farid Firman, Totok Prihantoro dan Akib Pandarbyanto. SustaIN berharap Selengkapnya tentangKegiatan SustaIN: Workshop Audit Investigatif atas Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa[…]

Mengenal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

Ikhtiar memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan proses PBJ secara elektronik yakni dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). SPSE merupakan aplikasi yang dikembangkan dan dikelola oleh LKPP untuk dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Indonesia (LKPP, 2018) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Selengkapnya tentangMengenal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik[…]

Kegiatan SustaIN: Berbagi tentang Accountability dalam Perhelatan People Week PT Unilever Indonesia

Pada tanggal 21 Agustus 2018, Advisor SustaIN, Nadia Sarah bersama-sama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati dan Hira Triadi (Direktur E-Commerce Unilever) menjadi pembicara dalam Sharing of  Learning and Result (SOLAR) dengan tema Accountability: when things get tough and you have to own the call. Agenda ini merupakan salah satu rangkaian dari perhelatan Selengkapnya tentangKegiatan SustaIN: Berbagi tentang Accountability dalam Perhelatan People Week PT Unilever Indonesia[…]

Mengenal Pihak-Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 16/2018) sebagai pedoman baru pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) membawa pokok-pokok perubahan yakni lahirnya pengaturan baru, adanya perubahan istilah dan perubahan definisi juga adanya beberapa perubahan pengaturan (Baca Juga : Pepres Nomor 16 Tahun 2018 : Pedoman Baru Pengadaan Barang/Pemerintah). Lahirnya pokok-pokok Selengkapnya tentangMengenal Pihak-Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah[…]

Menyoal Kesempatan Kedua Bagi Mantan Pencuri Uang Rakyat

Pesta demokrasi 2019 harusnya memberikan harapan baru bagi rakyat Indonesia. Harapan akan kesejahteraan yang terjamin, keadilan yang dijunjung tinggi dan sembuhnya luka atas pengkhianatan amanah oleh orang yang mengaku mewakili rakyat. Korupsi adalah luka terdalam dan sakit hati terbesar rakyat Indonesia. Satu problematika bangsa yang disepakati sebagai Extra Ordinary Crime  sehingga harus dicabut hingga ke Selengkapnya tentangMenyoal Kesempatan Kedua Bagi Mantan Pencuri Uang Rakyat[…]

Perpres Nomor 16 Tahun 2018: Pedoman Baru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 16 Tahun 2018) sebagai pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) di Indonesia, tertanggal 16 Maret 2018. Perpres ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pemenuhan Selengkapnya tentangPerpres Nomor 16 Tahun 2018: Pedoman Baru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah[…]

Ada Apa dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah?

Masih hangat diingatan kita kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik (E-KTP) yang bergulir dan menarik perhatian publik sejak pertengahan tahun 2017 lalu dengan terdakwa antara lain: Setya Novanto (Mantan Ketua DPR RI dan Mantan Ketua Umum Partai Golkar), Andi Narogong (pihak swasta), Markus Nari (Anggota DPR fraksi Golkar) dan Anang Sugiana Sudiharja (pihak swasta). Kasus ini Selengkapnya tentangAda Apa dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah?[…]

Kegiatan SustaIN: Financial Resilience for Civil Society and Good Governance in Timor Leste

Pada tanggal 4-7 Juni 2018 bertempat di Hotel The Grove Suites Jakarta, SustaIN bekerjasama dengan HIVOS menyelenggarakan pelatihan dengan topik Financial Resillience Civil Society and Good Governance in Timor Leste untuk 8 orang perwakilan dari 4 Civil Society Organisation (CSO) atau Organsisasi Non-Pemerintah di Timor Leste yakni La’o Hamutuk, ACbit, JSMO dan Fokupers. Pelatihan ini Selengkapnya tentangKegiatan SustaIN: Financial Resilience for Civil Society and Good Governance in Timor Leste[…]

Empat Alasan Penerapan Kebijakan Anti Korupsi di Perusahaan

Kebijakan anti korupsi dalam dunia bisnis Indonesia masih dianggap sebagai barang asing. Belum banyak pebisnis yang melihat urgensi menerapkan kebijakan anti korupsi ini sebagai satu kesatuan dari pembangunan Good Corporate Governance di Perusahaan yang tidak lain demi keuntungan Perusahaan itu sendiri. Setidak-tidaknya tedapat 4 alasan mengapa perusahan harus menerapkan kebijakan anti korupsi: 1. Meminimalisir Resiko Selengkapnya tentangEmpat Alasan Penerapan Kebijakan Anti Korupsi di Perusahaan[…]