Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan belakangan ini kerap menjadi perbincangan. Keramaian tersebut diawali dengan isu naiknya iuran BPJS, tingginya angka tunggakan yang harus dilunasi, hingga permasalahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lainnya yang tidak kunjung usai. Sehingga pada bulan Maret 2020 lalu, KPK memberikan enam rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah untuk membenahi tata Selengkapnya tentangPahami Jenis Tindakan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional: Langkah Awal Cegah Kerugian Negara[…]

Akhir-akhir ini, masyarakat baru saja digencarkan dengan pemberitaan seorang hakim yang diangkat sebagai komisaris pada PT Pertamina Patra Niaga. Awalnya, hal ini menimbulkan kekhawatiran karena adanya rangkap jabatan hakim sebagai orang yang punya kedudukan di suatu bisnis, namun tidak lama terdapat kabar pula bahwa hakim tersebut telah mengundurkan diri. Untuk menghindari terjadinya rangkap jabatan tersebut, Selengkapnya tentangLarangan, Potensi Konflik Kepentingan dan Sanksi Rangkap Jabatan Bagi Hakim[…]

Kasus penyelundupan barang mewah oleh petinggi PT Garuda Indonesia dan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya berhasil menyita perhatian publik di penghujung tahun 2019. Kedua perusahaan tersebut merupakan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditaksir merugikan  perekonomian negara hingga belasan triliun rupiah. Bercermin pada kondisi tersebut, Menteri BUMN—Erick Tohir, berupaya mengetatkan dan merancang strategi manajemen Selengkapnya tentangSertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan diperjualbelikan di E-Commerce: Teliti Sebelum Memilih[…]

Dalam rangka mematuhi amanah Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, PT Mitra Juang Mandiri (SustaIN) melakukan permohonan pendaftaran merek melalui website permohonan online Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM. Permohonan pendaftaran merek tersebut kemudian disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Berita Resmi Merek Seri-A No. 58/XII/A/2019 dengan Selengkapnya tentangMerek SustaIN Resmi Terdaftar di DJKI Kementerian Hukum dan HAM[…]

Dalam mendukung kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi, sejak tahun 2014 KPK telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (PerKPK) No. 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi. Kemudian peraturan ini diubah menjadi PerKPK No. 06 tahun 2015. Seiring dengan perubahan yang ada, pada tahun 2019, KPK mengeluarkan pembaruan mengenai peraturan gratifikasi yaitu dengan PerKPK Selengkapnya tentangPembaruan Peraturan Gratifikasi Melalui Peraturan KPK No.02 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi[…]