Blog

9 Hal yang Perlu diatur dalam Kebijakan Anti Korupsi Perusahaan

Diposkan pada oleh

Kebijakan anti korupsi dibutuhkan sebagai upaya melindungi bisnis dari dampak dan resiko korupsi yang berpotensi besar berpengaruh pada persaingan bisnis dan investasi. Selain itu, kebijakan anti korupsi di perusahaan juga diperlukan sebagai salah satu upaya pencegahan yang dilakukan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perma No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi yang memungkinkan Selengkapnya tentang9 Hal yang Perlu diatur dalam Kebijakan Anti Korupsi Perusahaan[…]

Produk SustaIN: Monitoring & Evaluasi

Diposkan pada oleh

  Hubungi kami untuk membantu entitas ataupun Unit Kerja Anda melakukan Monitoring dan Evaluasi Project/Program Kerja, SustaIN sesuai dengan pengalaman dan expertise dari advisor-advisor SustaIN, juga bertujuan meningkatkan efektifitas kinerja Entitas Pemerintah, Lembaga Penegak HuKum, Civil Society Organisation, Lembaga Internasional dan Donor, Organisasi UN melalui dukungan terhadap pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi entitas tersebut melalui: – Selengkapnya tentangProduk SustaIN: Monitoring & Evaluasi[…]

Perpres No. 13 Tahun 2018: Mewujudkan Transparansi Beneficial Ownership

Diposkan pada oleh

Setelah berbagai desakan dan urgensi perlunya transparansi pemilik manfaat dari suatu korporasi (beneficial ownership atau disingkat BO), Pemerintah akhirnya menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada tanggal 1 Maret 2018. Peraturan Selengkapnya tentangPerpres No. 13 Tahun 2018: Mewujudkan Transparansi Beneficial Ownership[…]

Terapkan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan, SKK Migas Berharap Investasi Industri Hulu Migas Dapat Meningkat

Diposkan pada oleh

Pada tanggal 27 Maret 2018, SustaIN menghadiri Seminar Penerapan Sistem Manajemen Anti Suap di Sektor Migas bertajuk “Implementasi SNI 37001 untuk Mendukung Iklim Investasi yang Lebih Kompetitif dan Bersaing di Dunia internasional” yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Aryaduta Jakarta. Seminar publik ini merupakan bentuk kerja sama antara Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP), Satuan Khusus Selengkapnya tentangTerapkan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan, SKK Migas Berharap Investasi Industri Hulu Migas Dapat Meningkat[…]

Nahdatul Ulama: Membangun Spirit Keagamaan Jihad Fi Sabilillah Melawan Korupsi

Diposkan pada oleh

Sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa korupsi khususnya di Indonesia telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, hal ini berangkat dari pemahaman bahwa korupsi menjadi satu permasalahan krusial bangsa yang dampaknya luar biasa dan merasuki setiap sendi-sendi kehidupan bernegara. Upaya stratejik pencegahan bahaya korupsi maupun penindakan atas tindak pidana korupsi telah dilakukan oleh berbagai Selengkapnya tentangNahdatul Ulama: Membangun Spirit Keagamaan Jihad Fi Sabilillah Melawan Korupsi[…]

Persiapan dan Implementasi Sertifikasi SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Diposkan pada oleh

Masyarakat dunia menyepakati bahwa korupsi adalah masalah bersama yang menghambat pembangunan, kepastian hukum, dan melanggar Hak Asasi Manusia. Korupsi hadir di ruang publik, privat, daerah, nasional, regional, dan internasional. Berbagai inisiatif dan cara dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Di Indonesia, gerakan dan gebrakan antikorupsi menjadi salah satu sorotan dunia jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN Selengkapnya tentangPersiapan dan Implementasi Sertifikasi SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan[…]

Indeks Persepi Korupsi Indonesia Tahun 2017 Mengalami Stagnasi: KPK dan Pemerintah Tetap Optimis

Diposkan pada oleh

Pada tanggal 22 Februari 2018 bertempat di Hotel Sari Pan Pasifik Jakarta, SustaIN menghadiri peluncuran skor Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2017 oleh Transparency International Indonesia (TII) yang dikemas dalam diskusi publik bertajuk “Menera Korupsi di Tahun Politik’’. Diskusi panel ini menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Dadang Trisasongko (Sekjen TII), Selengkapnya tentangIndeks Persepi Korupsi Indonesia Tahun 2017 Mengalami Stagnasi: KPK dan Pemerintah Tetap Optimis[…]

Peringati Hari Lahir ke-92: Nahdathul Ulama Membincang Delik Korupsi dalam RUU KUHP

Diposkan pada oleh

Pada tanggal 31 Januari 2018, SustaIN menghadiri diskusi publik dengan tajuk “Membincang Delik Korupsi Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP)” yang dilaksanakan oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdatul Ulama (Lakpesdam PBNU) dalam rangka memperingati Harlah (Hari Lahir) yang ke 92 Nahdatul Ulama, Diskusi publik yang diadakan di Gedung  Selengkapnya tentangPeringati Hari Lahir ke-92: Nahdathul Ulama Membincang Delik Korupsi dalam RUU KUHP[…]

Kerjasama GEGANA dengan SustaIN

Diposkan pada oleh

Kalau Amerika terkenal dengan SWAT-nya, maka Indonesia punya GEGANA. Satuan Elit Korps Polisi di bawah Brigade Mobil ini merupakan unit kerja yang dibentuk untuk menangani tugas-tugas khusus dengan risiko tinggi seperti tugas di daerah rawan konflik, penjinakan bom, dan penanggulangan teror. Dengan pentingnya tugas GEGANA, maka personil berkualifikasi tinggi menjadi suatu keharusan. Dengan komitmen untuk Selengkapnya tentangKerjasama GEGANA dengan SustaIN[…]

Translate »

Our Training

ISO 37001:2016
X