Blog

Kegiatan SustaIN: Berbagi tentang Accountability dalam Perhelatan People Week PT Unilever Indonesia

Diposkan pada oleh

Pada tanggal 21 Agustus 2018, Advisor SustaIN, Nadia Sarah bersama-sama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati dan Hira Triadi (Direktur E-Commerce Unilever) menjadi pembicara dalam Sharing of  Learning and Result (SOLAR) dengan tema Accountability: when things get tough and you have to own the call. Agenda ini merupakan salah satu rangkaian dari perhelatan Selengkapnya tentangKegiatan SustaIN: Berbagi tentang Accountability dalam Perhelatan People Week PT Unilever Indonesia[…]

Mengenal Pihak-Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Diposkan pada oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 16/2018) sebagai pedoman baru pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) membawa pokok-pokok perubahan yakni lahirnya pengaturan baru, adanya perubahan istilah dan perubahan definisi juga adanya beberapa perubahan pengaturan (Baca Juga : Pepres Nomor 16 Tahun 2018 : Pedoman Baru Pengadaan Barang/Pemerintah). Lahirnya pokok-pokok Selengkapnya tentangMengenal Pihak-Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah[…]

Menyoal Kesempatan Kedua Bagi Mantan Pencuri Uang Rakyat

Diposkan pada oleh

Pesta demokrasi 2019 harusnya memberikan harapan baru bagi rakyat Indonesia. Harapan akan kesejahteraan yang terjamin, keadilan yang dijunjung tinggi dan sembuhnya luka atas pengkhianatan amanah oleh orang yang mengaku mewakili rakyat. Korupsi adalah luka terdalam dan sakit hati terbesar rakyat Indonesia. Satu problematika bangsa yang disepakati sebagai Extra Ordinary Crime  sehingga harus dicabut hingga ke Selengkapnya tentangMenyoal Kesempatan Kedua Bagi Mantan Pencuri Uang Rakyat[…]

Perpres Nomor 16 Tahun 2018: Pedoman Baru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Diposkan pada oleh

Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 16 Tahun 2018) sebagai pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) di Indonesia, tertanggal 16 Maret 2018. Perpres ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pemenuhan Selengkapnya tentangPerpres Nomor 16 Tahun 2018: Pedoman Baru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah[…]

Ada Apa dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah?

Diposkan pada oleh

Masih hangat diingatan kita kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik (E-KTP) yang bergulir dan menarik perhatian publik sejak pertengahan tahun 2017 lalu dengan terdakwa antara lain: Setya Novanto (Mantan Ketua DPR RI dan Mantan Ketua Umum Partai Golkar), Andi Narogong (pihak swasta), Markus Nari (Anggota DPR fraksi Golkar) dan Anang Sugiana Sudiharja (pihak swasta). Kasus ini Selengkapnya tentangAda Apa dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah?[…]

Kegiatan SustaIN: Financial Resilience for Civil Society and Good Governance in Timor Leste

Diposkan pada oleh

Pada tanggal 4-7 Juni 2018 bertempat di Hotel The Grove Suites Jakarta, SustaIN bekerjasama dengan HIVOS menyelenggarakan pelatihan dengan topik Financial Resillience Civil Society and Good Governance in Timor Leste untuk 8 orang perwakilan dari 4 Civil Society Organisation (CSO) atau Organsisasi Non-Pemerintah di Timor Leste yakni La’o Hamutuk, ACbit, JSMO dan Fokupers. Pelatihan ini Selengkapnya tentangKegiatan SustaIN: Financial Resilience for Civil Society and Good Governance in Timor Leste[…]

Empat Alasan Penerapan Kebijakan Anti Korupsi di Perusahaan

Diposkan pada oleh

Kebijakan anti korupsi dalam dunia bisnis Indonesia masih dianggap sebagai barang asing. Belum banyak pebisnis yang melihat urgensi menerapkan kebijakan anti korupsi ini sebagai satu kesatuan dari pembangunan Good Corporate Governance di Perusahaan yang tidak lain demi keuntungan Perusahaan itu sendiri. Setidak-tidaknya tedapat 4 alasan mengapa perusahan harus menerapkan kebijakan anti korupsi: 1. Meminimalisir Resiko Selengkapnya tentangEmpat Alasan Penerapan Kebijakan Anti Korupsi di Perusahaan[…]

Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan TPPU

Diposkan pada oleh

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma No. 13/2016) merupakan babak baru dari penegakan hukum tindak pidana korporasi di Indonesia. Perma ini memberikan jawaban atas keragu-raguan para penegak hukum dalam menjerat dan meminta pertanggungawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana antara lain: dalam menentukan batasan Selengkapnya tentangKorporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan TPPU[…]

Kegiatan SustaIN: Pelatihan Anti-Trust dan Anti-Bribery untuk PT. Toyota Boshoku Indonesia

Diposkan pada oleh

Pada tanggal 20-21 April 2018 dan 4-5 Mei 2018 bertempat di Kantor PT. Toyota Boshoku Indonesia (TBINA), SustaIN menyelenggarakan pelatihan dengan topik Anti-Trust (Hukum Persaingan Usaha) dan Anti-Bribery and Corruption Risk bagi para Senior Manager TBINA yang memiliki posisi kunci dalam pengambilan keputusan manajemen. Pelatihan ini bertujuan agar para peserta dapat memahami dan dapat menginternalisasi Selengkapnya tentangKegiatan SustaIN: Pelatihan Anti-Trust dan Anti-Bribery untuk PT. Toyota Boshoku Indonesia[…]

Kegiatan SustaIN: Pelatihan Investigasi

Diposkan pada oleh

Pada bulan April-Mei 2018, SustaIN menyelenggarakan pelatihan dengan topik Teknik Investigasi antara lain: wawancara investigatif, case building dan aspek hukum tingkat lanjut di beberapa instansi yakni: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Polda Metro Jaya. Pelatihan ini bertujuan agar para peserta yang merupakan investigator sesuai kewenangannya masing-masing dapat meningkatkan kompetensi Selengkapnya tentangKegiatan SustaIN: Pelatihan Investigasi[…]

Translate »

Our Training

ISO 37001:2016
X