Pada tahun 2023 ini, SNI ISO 37001:2016 telah memasuki 7 tahun penetapannya oleh Badan Sertifikasi Nasional (BSN) Indonesia sebagai standar nasional Indonesia Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP). Sejak saat itu, berbagai landasan hukum yang mendorong penerapan SMAP di berbagai sektor, diantaranya adalah :  Regulasi – regulasi tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah menghimbau dan mendorong organisasi, baik publik Selengkapnya tentangSeri ISO ke-29 : Pentingnya Peran Certified Lead Implementer ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Bagi Organisasi[…]

Keberlangsungan eksistensi suatu organisasi tidak cukup diukur dengan kinerja keuangan saja namun juga melalui kinerja internal organisasi atau kualitas tata kelola organisasi yang baik. Organisasi harus responsif dengan regulasi yang terus dinamis pergantiannya dan kompleksitas aturan turunannya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mencatat, Indonesia memiliki 45.878 peraturan hingga 09 Maret 2023. Jumlah Selengkapnya tentang<strong>Seri ISO ke-28: Mengenal Sistem Kepatuhan berdasarkan</strong><strong>ISO 37301:2021 </strong><strong><em>Compliance Management Systems</em></strong>[…]

Pada era globalisasi, perkembangan teknologi membawa dampak yang cukup besar. Sistem elektronik yang diterapkan pada aktivitas bisnis terbukti memudahkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, salah satunya adalah pengadaan barang dan jasa. Implementasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) secara elektronik merupakan salah satu wujud perbaikan tata kelola agar lebih transparan dan akuntabel. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Selengkapnya tentangSeri ISO ke-27: Peran SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa Elektronik (e-Procurement)[…]

Selasa, 31 Januari 2023, Transparency International Indonesia (TII) mengumumkan Corruption Perception Index/Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Tahun 2022. IPK adalah pengukuran persepsi korupsi sektor publik suatu negara yang dilakukan oleh Transparency International setiap tahunnya. Hasil survei dituangkan dalam skor dengan skala 1-100, dimana skor yang semakin tinggi menunjukkan persepsi semakin bersih suatu negara dari korupsi. Sebaliknya, Selengkapnya tentangMengapa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2022 kembali Turun?[…]

Pada tahun 2022, Presidensi Indonesia telah menyelenggarakan G20 2022 dengan berbagai rangkaian acara yang salah satunya adalah Anti-Corruption Working Group (ACWG).  Beberapa outcome dokumen strategis yang disepakati adalah High-Level Principles (HLP) on Enhancing the Role of Auditing in Tackling Corruption, Compendium on Public Participation and Anti-Corruption Education, serta Accountability Report 2022.  Accountability Report 2022 (AR Selengkapnya tentang<em>Accountability Report: Countering Corruption in Customs and Tackling Corruption in Sport</em>[…]

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa upaya pencegahan merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam memberantas korupsi. Dalam melakukan pencegahan korupsi, kolaborasi multi pihak menjadi salah satu aspek yang penting untuk diimplementasikan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Pasal 13 (1) UNCAC juga memberikan landasan bagi partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah perlu memastikan bahwa pihak Selengkapnya tentangPenguatan Partisipasi Publik dan Pendidikan Anti-Korupsi sebagai Upaya Pencegahan Korupsi[…]

High-Level Principle on Enhancing the Role of Auditing in Tackling Corruption Presidensi G20 Indonesia Salah satu deliverable yang telah disepakati oleh negara anggota G20 dalam forum Anti-Corruption Working Group (ACWG) Indonesia Presidensi 2022 adalah High-Level Principle (HLP). HLP pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 mengangkat tema “Peran Audit dalam Pemberantasan Korupsi” (baca artikel SustaIN melalui Selengkapnya tentangApa saja peran Audit dalam Memberantas Korupsi?[…]