Perpres No. 13 Tahun 2018: Mewujudkan Transparansi Beneficial Ownership

Setelah berbagai desakan dan urgensi perlunya transparansi pemilik manfaat dari suatu korporasi (beneficial ownership atau disingkat BO), Pemerintah akhirnya menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada tanggal 1 Maret 2018. Peraturan Selengkapnya tentangPerpres No. 13 Tahun 2018: Mewujudkan Transparansi Beneficial Ownership[…]

Terapkan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan, SKK Migas Berharap Investasi Industri Hulu Migas Dapat Meningkat

Pada tanggal 27 Maret 2018, SustaIN menghadiri Seminar Penerapan Sistem Manajemen Anti Suap di Sektor Migas bertajuk “Implementasi SNI 37001 untuk Mendukung Iklim Investasi yang Lebih Kompetitif dan Bersaing di Dunia internasional” yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Aryaduta Jakarta. Seminar publik ini merupakan bentuk kerja sama antara Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP), Satuan Khusus Selengkapnya tentangTerapkan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan, SKK Migas Berharap Investasi Industri Hulu Migas Dapat Meningkat[…]

Nahdatul Ulama: Membangun Spirit Keagamaan Jihad Fi Sabilillah Melawan Korupsi

Sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa korupsi khususnya di Indonesia telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, hal ini berangkat dari pemahaman bahwa korupsi menjadi satu permasalahan krusial bangsa yang dampaknya luar biasa dan merasuki setiap sendi-sendi kehidupan bernegara. Upaya stratejik pencegahan bahaya korupsi maupun penindakan atas tindak pidana korupsi telah dilakukan oleh berbagai Selengkapnya tentangNahdatul Ulama: Membangun Spirit Keagamaan Jihad Fi Sabilillah Melawan Korupsi[…]

Persiapan dan Implementasi Sertifikasi SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Masyarakat dunia menyepakati bahwa korupsi adalah masalah bersama yang menghambat pembangunan, kepastian hukum, dan melanggar Hak Asasi Manusia. Korupsi hadir di ruang publik, privat, daerah, nasional, regional, dan internasional. Berbagai inisiatif dan cara dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Di Indonesia, gerakan dan gebrakan antikorupsi menjadi salah satu sorotan dunia jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN Selengkapnya tentangPersiapan dan Implementasi Sertifikasi SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan[…]