Kegiatan SustaIN: Public Training SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Pada tanggal 21 dan 22 Maret 2019, SustaIN menyelenggarakan public training pengenalan SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh para peserta baik professional individu maupun dari perusahaan seperti dari perusahaan alat kesehatan. Advisor SustaIN, Pauline Arifin memandu kegiatan pelatihan ini dengan menjelaskan latar belakang dan manfaat SNI ISO Selengkapnya tentangKegiatan SustaIN: Public Training SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan[…]

Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan

Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan merupakan judul paper yang disusun oleh Advisor SustaIN, Dwi Siska Susanti, Nadia Sarah dan Nurindah Hilimi. Paper ini terpilih sebagai salah satu paper yang dipaparkan dalam Anti Corruption Summit 2018 di Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin, Makassar yang diselenggarakan pada tanggal 22 Oktober 2018. Paper ini kemudian diterbitkan dalam Jurnal Selengkapnya tentangKorporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan[…]

Kegiatan SustaIN: SustaIN sebagai co-host dalam International Business Integrity Conference (IBIC) 2018

Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian dan Lembaga (K/L), institusi bilateral dan mulitilateral beserta asosiasi dan pelaku usaha menggelar International Business Integrity Conference (IBIC) 2018, di Hotel Bidakara, Jakarta, 4 dan 5 Desember 2018. IBIC telah diselenggarakan oleh KPK selama tiga kali sejak 2016, 2017 dan 2018.   Selengkapnya tentangKegiatan SustaIN: SustaIN sebagai co-host dalam International Business Integrity Conference (IBIC) 2018[…]

PP No. 43 tahun 2018 : Reward atas Keberanian Pelapor Tindak Pidana Korupsi

Langkah baru telah diambil oleh Pemerintah dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Tertanggal 18 September 2018, Pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP No. 43/2018). PP Selengkapnya tentangPP No. 43 tahun 2018 : Reward atas Keberanian Pelapor Tindak Pidana Korupsi[…]

Mengenal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

  Ikhtiar memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan proses PBJ secara elektronik yakni dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). SPSE merupakan aplikasi yang dikembangkan dan dikelola oleh LKPP untuk dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Indonesia (LKPP, 2018) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Selengkapnya tentangMengenal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik[…]

Mengenal Aspek Hukum BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) mulai menarik perhatian banyak kalangan sejak diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Tidak mengherankan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa) kemudian menjadikannya sebagai salah satu program prioritas. Kelahiran BUM Desa yang diharapkan menjadi sarana untuk memperkuat ketahanan Desa dan mendorong Selengkapnya tentangMengenal Aspek Hukum BUM Desa[…]

Kegiatan SustaIN: Workshop Audit Investigatif atas Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa

Pada tanggal 28 – 29 Agustus 2018 bertempat di Jakarta, SustaIN menyelenggarakan Workshop Audit Investigatif atas Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa untuk Penyidik pada Subdit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Workshop ini menghadirkan Tim Narasumber dari Deputi Bidang Investigasi BPKP yakni Agustin Arumsari, Farid Firman, Totok Prihantoro dan Akib Pandarbyanto. SustaIN berharap Selengkapnya tentangKegiatan SustaIN: Workshop Audit Investigatif atas Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa[…]

Mengenal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

Ikhtiar memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan proses PBJ secara elektronik yakni dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). SPSE merupakan aplikasi yang dikembangkan dan dikelola oleh LKPP untuk dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Indonesia (LKPP, 2018) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Selengkapnya tentangMengenal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik[…]

Kegiatan SustaIN: Berbagi tentang Accountability dalam Perhelatan People Week PT Unilever Indonesia

Pada tanggal 21 Agustus 2018, Advisor SustaIN, Nadia Sarah bersama-sama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati dan Hira Triadi (Direktur E-Commerce Unilever) menjadi pembicara dalam Sharing of  Learning and Result (SOLAR) dengan tema Accountability: when things get tough and you have to own the call. Agenda ini merupakan salah satu rangkaian dari perhelatan Selengkapnya tentangKegiatan SustaIN: Berbagi tentang Accountability dalam Perhelatan People Week PT Unilever Indonesia[…]

Mengenal Pihak-Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 16/2018) sebagai pedoman baru pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) membawa pokok-pokok perubahan yakni lahirnya pengaturan baru, adanya perubahan istilah dan perubahan definisi juga adanya beberapa perubahan pengaturan (Baca Juga : Pepres Nomor 16 Tahun 2018 : Pedoman Baru Pengadaan Barang/Pemerintah). Lahirnya pokok-pokok Selengkapnya tentangMengenal Pihak-Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah[…]

Translate »