Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI)Indonesia tahun 2024 diluncurkan pada tanggal 11 Februari 2025 oleh Transparency International Indonesia (TII) dengan tema “Korupsi, Demokrasi dan Krisis Lingkungan”. Transparency International (TI) melakukan survei kepada pebisnis dan pakar di 180 negara untuk mengukur persepsi mereka terhadap korupsi. Skor CPI menggunakan skala 0-100, dimana semakin tinggi skor CPI suatu negara, maka negara tersebut semakin dipersepsikan bersih dari korupsi. Pada tahun 2024, Skor CPI Indonesia meningkat sebesar 3 (tiga) poin dari tahun 2023, yakni dari 34 menjadi 37. Hal ini diikuti dengan kenaikan peringkat Indonesia dari peringkat 115 di tahun 2023 menjadi 99 dari total 180 negara yang disurvei. Meskipun demikian, Skor CPI 37 masih menempatkan Indonesia dipersepsikan sebagai negara dengan tingkat korupsi yang buruk. Jika dibandingkan dengan 10 negara ASEAN lainnya, Indonesia berada di peringkat ke-5 di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste dan Vietnam.
Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2024 diluncurkan pada tanggal 11 Februari 2025 oleh Transparency International Indonesia (TII) dengan tema “Korupsi, Demokrasi dan Krisis Lingkungan”. Transparency International (TI) melakukan survei kepada pebisnis dan pakar di 180 negara untuk mengukur persepsi mereka terhadap korupsi. Skor CPI menggunakan skala 0-100, dimana semakin tinggi skor CPI suatu negara, maka negara tersebut semakin dipersepsikan bersih dari korupsi. Pada tahun 2024, Skor CPI Indonesia meningkat sebesar 3 (tiga) poin dari tahun 2023, yakni dari 34 menjadi 37. Hal ini diikuti dengan kenaikan peringkat Indonesia dari peringkat 115 di tahun 2023 menjadi 99 dari total 180 negara yang disurvei. Meskipun demikian, Skor CPI 37 masih menempatkan Indonesia dipersepsikan sebagai negara dengan tingkat korupsi yang buruk. Jika dibandingkan dengan 10 negara ASEAN lainnya, Indonesia berada di peringkat ke-5 di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste dan Vietnam.
Gambar 1. Peringkat Indonesia di antara 10 negara di ASEAN (TII, 2025)
CPI Indonesia 2024 menggunakan 9 (sembilan) sumber data. Pada tahun 2023, CPI menggunakan 8 (delapan) sumber data. Tahun 2024, sumber data tambahan berasal dari World Economic Forum Executive Opinion Survey. Penghitungan skor CPI dilakukan dengan cara seluruh skor sumber data distandarisasi ke skala 0-100, di mana 0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih. Skor setiap sumber dikonversi ke Z-score (menggunakan mean dan standar deviasi baseline). Z-score lalu diubah ke skala 0-100 dengan rumus:
| Skor Negara – Rata-Rata Baseline X 20 + 45Standar Deviasi Baseline |
Nilai yang lebih dari 100 dikonversi menjadi 100, dan yang kurang dari 0 diubah menjadi 0. Hal ini memastikan bahwa CPI tetap da pat dibandingkan antar tahun dengan referensi tahun dasar 2012. Skor CPI akhir untuk suatu negara dihitung sebagai rata-rata sederhana dari semua sumber yang tersedia. Minimal 3 sumber data diperlukan agar suatu negara dapat dihitung CPI-nya.
Gambar 2. Sumber Data Penilaian CPI Indonesia Tahun 2024 (TII, 2025)
Berikut adalah penjelasan sumber data dan hasil pengukuran CPI Indonesia tahun 2024:
| Sumber data CPI Indonesia 2024 | 2023 | 2024 | Keterangan |
|---|---|---|---|
| World Economic Forum Executive Opinion Survey (WEF-EOS) WEF mengukur seberapa umum perusahaan melakukan pembayaran tambahan (extra payments) atau suap yang tidak terdokumentasi, terkait: (a) kegiatan impor dan ekspor; (b) fasilitas publik; (c) pembayaran pajak tahunan; d) pemberian kontrak dan lisensi publik; dan (e) memperoleh keputusan pengadilan yang tepat dan sesuai. Skor WEF-EOS Indonesia tahun 2024 yakni 61. Skor ini merupakan hasil dari penghitungan rata-rata respon/jawaban yang telah dilakukan validasi oleh WEF melalui beberapa kriteria: memeriksa jawaban atas pertanyaan survei yang memadai (minimal 80% pertanyaan survei terjawab);memeriksa pertanyaan survei yang sesuai dengan kriteria sampling suatu negara;memeriksa jawaban survei untuk memastikan tidak ada pihak (individu) yang menyelesaikan survei dua kali atau yang menyelesaikan survei sebagai “tes”;mengidentifikasi dan menghapus jawaban survei yang tidak sesuai dengan kriteria pertanyaan. Hasil akhir dari skor tersebut merupakan rata-rata keseluruhan (weighted average) berdasarkan dua tahun pengumpulan data (tahun 2023 dan 2024). | – | 61 | WEF EOS tidak termasuk sumber data CPI Indonesia 2023 |
Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Yearbook IMD melakukan penilaian persepsi korupsi melalui survei terhadap 67 negara terkait “Bribery and corruption: Exist or do not exist”. IMD bekerja sama dengan 57 institut lainnya dari seluruh dunia untuk memastikan validasi dan keterkaitan data dalam penilaian ini. Skor menggunakan skala 1 sampai 6, yang kemudian distandarisasi menjadi skala 0 hingga 10, dimana skala 0 menggambarkan semakin tinggi korupsi yang terjadi, dan skala 10 menggambarkan semakin rendah korupsi yang terjadi di suatu negara (CPI 2024 Methodology, TII 2025). Penilaian persepsi korupsi dilakukan terhadap 4 faktor, yaitu: (a) Economic Performance; (b) Government Efficiency; (c) Business Efficiency; dan (d) Infrastructure. Skor IMD Competitiveness Indonesia tahun 2024 sebesar 71.52 dari 100 dengan peringkat 27 (naik 7 peringkat dari tahun 2023).  Gambar 3. Competitiveness Indonesia Tahun 2024 (IMD, 2025) | 40 | 45 | ⇧ 5 |
Bertelsmann Stiftung Transformation Index (BTI)The Bertelsmann Stiftung (BF) melakukan survei BTI kepada expert di 137 negara dan teritori. BTI terdiri dari status index dan governance index. Status index didasarkan pada kondisi politik dan ekonomi suatu negara, sedangkan governance index didasarkan pada kinerja kepemimpinan negara tersebut. Skor BTI tersaji dengan rentang skala 1 – 10. Skor 1 menunjukkan tingkat korupsi yang tinggi dan skor 10 menunjukkan tingkat korupsi yang rendah. Survei dilakukan terhadap 2 (dua) ahli dari setiap negara.Skor CPI 2024 diperoleh dari 2 pertanyaan BTI :(Q3.3) Sejauh mana pejabat publik yang menyalahgunakan posisi dituntut atau dihukum? (Penilaian: nilai terendah 1 “Pejabat yang melanggar hukum dan terlibat dalam korupsi dapat melakukannya tanpa takut akan konsekuensi hukum atau publisitas yang merugikan”; sedangkan nilai tertinggi 10 “Pejabat yang melanggar hukum pidana korupsi dituntut secara ketat berdasarkan undang-undang yang ditetapkan dan selalu menarik publisitas yang merugikan”);(Q15.3) Sejauh mana pemerintah berhasil memberantas korupsi? (Penilaian: nilai terendah 1, dimana “Pemerintah gagal untuk mencegah korupsi serta tidak ada mekanisme integritas di tempat itu.”; sedangkan nilai tertinggi 10 “Pemerintah berhasil mencegah korupsi dan seluruh mekanisme integritas tersedia dan efektif”).Skor Indonesia atas kedua pertanyaan tersebut yaitu Q.3.3 mendapatkan skor 5 dari 10 sedangkan Q.15.3 mendapatkan skor 4 dari 10. Secara keseluruhan, skor BTI Indonesia sebesat 6.19 dari 10, yang setelah distandarisasi ke skor CPI menjadi 39 (moderate). Skor ini meningkat 2 poin dari tahun 2023. Gambar 4. Global Finding Report Indonesia Tahun 2024 (BTI, 2025) | 37 | 39 | ⇧ 2 |
Political and Economic Risk Consultancy (PERC) Asia Risk GuidePERC menghasilkan laporan risiko negara dengan fokus variabel sosial-politik seperti korupsi, hak kekayaan intelektual, kualitas tenaga kerja, dan kekuatan kelemahan sistemik. Responden pada laporan ini yaitu jajaran eksekutif menengah dan senior perusahaan. Survei PERC yang dihitung untuk skor CPI 2024 adalah atas pertanyaan mengenai “bagaimana tingkat masalah korupsi pada tempat bekerja di negara Anda?”. Survei dilakukan di 16 Negara Asia Pasifik dan Amerika. Skor PERC tersaji dengan rentang skala 1 – 10. Skor 1 menunjukkan bahwa korupsi bukan suatu masalah dan skor 10 menunjukkan korupsi merupakan suatu masalah serius. Skor Indonesia Tahun 2024 adalah 7.24 dari 10, artinya korupsi adalah masalah serius di Indonesia. Gambar 5. Skor Persepsi Korupsi di Asia Tahun 2024 (PERC, 2024) | 28 | 38 | ⇧ 10 |
| Economist Intelligence Unit (EIU) – Country Risk ServiceEIU menganalisis 131 negara terhadap 5 (lima) jenis risiko, yaitu: sovereign risk, currency risk, banking risk, political risk dan economic structure risk, serta overall country risk. Survei EIU yang dihitung untuk skor CPI 2024 adalah berdasarkan 8 pertanyaan EIU yang berfokus pada pengelolaan dana publik oleh pejabat publik dan negara, antara lain:Apakah ada prosedur dan pertanggungjawaban yang jelas yang mengatur alokasi dan penggunaan dana publik? Apakah dana publik disalahgunakan oleh menteri/pejabat publik untuk kepentingan politik pribadi atau partai? Apakah ada dana-dana khusus yang tidak ada pertanggungjawabannya? Apakah ada penyalahgunaan sumber daya publik secara umum? Apakah ada pegawai negeri yang profesional, atau sejumlah besar pejabat yang ditunjuk langsung oleh yang profesional, atau sejumlah besar pejabat yang ditunjuk langsung oleh pemerintah? Apakah ada badan independen yang mengaudit pengelolaan keuangan publik? Apakah ada lembaga peradilan yang independen yang berwenang untuk mengadili para menteri/pejabat publik yang melakukan pelanggaran? Apakah ada tradisi pembayaran suap untuk mendapatkan kontrak dan mendapatkan bantuan?Skor EIU-Country Service Risk tersaji dengan rentang skala 1 – 4. Skor 1 menunjukkan insiden korupsi sangat rendah dan skor 4 menunjukkan Insiden korupsi sangat tinggi. Skor EIU Indonesia pada tahun 2024 adalah 35, menurun 2 poin dari tahun 2023 yaitu 37. | 37 | 35 | ⇩ 2 |
| Political Risk Service – International Country Risk Guide (PRS-ICRG)PRS-ICRG melakukan pengukuran mengenai seberapa umum korupsi dan suap terkait: izin impor dan ekspor; kontrol pertukaran; penilaian pajak; perlindungan hukum atau pinjaman. Korupsi dalam hal ini berkaitan dengan korupsi aktual dan potensial dalam bentuk nepotisme, rekrutmen pekerjaan, konflik kepentingan, pendanaan rahasia dan hubungan yang mencurigakan dalam politik dan bisnis. PRS-ICRG menyajikan hasil penilaian (setiap bulan) dalam skala 0 (potensi risiko korupsi tertinggi) sampai skala 6 (potensi risiko korupsi terendah). Skor Indonesia berdasarkan PRS-ICRG 2024 yang telah distandarisasi untuk pengukuran CPI yaitu 33, meningkat 1 poin dari tahun 2023 yaitu 32. | 32 | 33 | ⇧ 1 |
| Global Insights Country Risk Ratings 2023Sumber data ini menilai seberapa besar risiko individu/perusahaan untuk menghadapi praktik suap/korupsi dalam menjalankan bisnis, mendapatkan kontrak besar, memperoleh perizinan ekspor/impor di suatu negara. Pengukuran dilakukan kepada para expert bidang bisnis di 209 negara/teritori. Penilaian dilakukan oleh IHS Global Insight Global Risk Service yang menyajikan hasil penilaian dalam skala 1.0 (tingkat korupsi maksimum) sampai 5.0 (tingkat korupsi minimum). 6 kategori risiko yang diukur adalah politik, ekonomi, hukum, operasional, pajak dan keamanan. Skor Indonesia berdasarkan Global Insights Country Risk Ratings 2023 yang telah distandarisasi untuk pengukuran CPI yaitu 32, menurun 15 poin dari tahun 2023. | 47 | 32 | ⇩ 15 |
World Justice Project (WJP) Rule of Law IndexSumber data ini menggambarkan tingkat persepsi dan pengalaman masyarakat, praktisi hukum dan expert terhadap kepatuhan hukum di 142 negara dan yurisdiksi. 53 pertanyaan diajukan kepada para ahli mengenai sejauh mana pejabat pemerintah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Sumber data yang digunakan untuk skor CPI 2024 didapatkan dari 4 sub-indikator berikut: Pejabat eksekutif tidak menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Pejabat yudisial tidak menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Pejabat legislatif tidak menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi.Pejabat kepolisian dan militer tidak menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi.Skor skala 0 (kepatuhan yang lemah terhadap aturan hukum) sampai dengan 1 (kepatuhan yang kuat terhadap aturan hukum). Skor WJP-Rule of Law Index Indonesia sebesar 0.53, yang kemudian distandarisasi untuk scoring CPI menjadi 26, meningkat dari tahun sebelumnya, yakni 24.  Gambar 6. Skor WJP Indonesia Tahun 2024 (WJP, 2024) | 24 | 26 | ⇧ 2 |
Varieties of Democracy Project (V-Dem)V-Dem adalah mengukur cerminan kompleksitas konsep demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang lebih dari sekadar menyelenggarakan pemilu. Indeks V-Dem mengukur 6 aspek yang membedakan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif yaitu Liberal Democracy Index, Electoral Democracy Index, Liberal Component index, Egalitarian Component Index, Participatory Component Index, Deliberative Component Index. Indeks ini diperoleh dengan mengambil rata-rata dari: a) indeks korupsi sektor publik, b) indeks korupsi eksekutif, c) indikator korupsi legislatif dan d) indikator korupsi yudikatif. Penilaian keempat bidang ini diberi bobot yang sama untuk indeks yang dihasilkan. Pertanyaan yang disampaikan yaitu “Seberapa luas korupsi politik terjadi?”. Untuk pertanyaan tersebut, skala penilaiannya adalah 0,00 (tingkat korupsi terendah) sampai 1,00 (tingkat korupsi tertinggi).Indeks ini diperoleh dari dokumen resmi seperti konstitusi dan catatan pemerintah dan penilaian subjektif terhadap praktik demokrasi dan pemerintahan yang dinilai oleh ahli. Berikut adalah skor V-Dem Indonesia berdasarkan 6 aspek yang diukur:Liberal Democracy Index dengan skor 0.36;Electoral Democracy Index dengan skor 0,54;Liberal Component Index dengan skor 0,60;Egalitarian Component Index dengan skor 0,44;Participatory Component Index dengan skor 0,60;Deliberative Component Index dengan skor 0,82. Gambar 7. Skor V-Dem Indonesia tahun 2024 (V-Dem, 2024)Nilai rata-rata skor Indonesia dari 6 aspek V-Dem tahun 2024 yaitu 0,56. Skala 0,0-1,0 menggambarkan suatu negara semakin autokrat, dan semakin tinggi skor menggambarkan bahwa suatu negara semakin liberal. Setelah distandarisasi, skor V-Dem Indonesia 2024 adalah 22, menurun 3 poin dari 2023. | 25 | 22 | ⇩ 3 |
Sesuai dengan topik CPI tahun 2024 yaitu “Korupsi, Demokrasi dan Krisis Lingkungan”, dua tantangan terbesar di dunia yang saling terkait erat adalah korupsi dan krisis iklim. Korupsi memparah tantangan-tantangan yang menimbulkan ancaman bagi masyarakat rentan. Tantangan tersebut menghambat penerapan kebijakan, melemahkan struktur tata kelola pemerintahan, dan melemahkan penegakan hukum.
TII merumuskan 3 (tiga) rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah beserta elemen negara Indonesia untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga kelestarian lingkungan yang berfokus pada pemberantasan korupsi, yakni:
- Urgensi tata kelola ekonomi dan bisnis yang berintegritas.
- Mengembalikan independensi dan kewenangan otoritas lembaga pengawas kekuasaan.
- Merawat demokrasi dan menjaga kebebasan sipil.
Demikian penjelasan informasi terkait CPI Indonesia 2024. Artikel lainnya terkait anti-korupsi dan tata kelola yang baik (good governance) dapat anda simak pada artikel-artikel SustaIN pada tautan ini. (DA/FES/NF/WA/DSS)
#CPI2024 #CorruptionPerceptionIndex #IndeksPersepsiKorupsi #IPK2024 #Integritas #IndonesiaBebasKorupsi #BersatuLawanKorupsi