Perpres Nomor 16 Tahun 2018: Pedoman Baru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 16 Tahun 2018) sebagai pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) di Indonesia, tertanggal 16 Maret 2018. Perpres ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pemenuhan Selengkapnya tentangPerpres Nomor 16 Tahun 2018: Pedoman Baru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah[…]

Ada Apa dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah?

Masih hangat diingatan kita kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik (E-KTP) yang bergulir dan menarik perhatian publik sejak pertengahan tahun 2017 lalu dengan terdakwa antara lain: Setya Novanto (Mantan Ketua DPR RI dan Mantan Ketua Umum Partai Golkar), Andi Narogong (pihak swasta), Markus Nari (Anggota DPR fraksi Golkar) dan Anang Sugiana Sudiharja (pihak swasta). Kasus ini Selengkapnya tentangAda Apa dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah?[…]

Kegiatan SustaIN: Financial Resilience for Civil Society and Good Governance in Timor Leste

Pada tanggal 4-7 Juni 2018 bertempat di Hotel The Grove Suites Jakarta, SustaIN bekerjasama dengan HIVOS menyelenggarakan pelatihan dengan topik Financial Resillience Civil Society and Good Governance in Timor Leste untuk 8 orang perwakilan dari 4 Civil Society Organisation (CSO) atau Organsisasi Non-Pemerintah di Timor Leste yakni La’o Hamutuk, ACbit, JSMO dan Fokupers. Pelatihan ini Selengkapnya tentangKegiatan SustaIN: Financial Resilience for Civil Society and Good Governance in Timor Leste[…]