Dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan publik bagi seluruh warga negara atas kebutuhan barang ataupun jasa, negara menyelenggarakan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan. Menurut Undang – Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menjadi lingkup pelayanan publik adalah pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan Selengkapnya tentangManfaat Digitalisasi Pelayanan Publik dalam Meminimalisir Potensi Terjadinya Korupsi[…]

Sesuai mandat Pasal 1 angka1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Selengkapnya tentangMemperingati Hari Guru Republik Indonesia: Pentingnya Peran Guru dalam Pendidikan Anti Korupsi[…]

Hari Kesehatan Nasional (HKN), yang diperingati setiap tanggal 12 November, memiliki sejarah yang panjang dan menjadi momentum refleksi terhadap upaya-upaya kesehatan di Indonesia. Sejarah peringatan ini bermula pada tahun 1959, ketika wabah malaria melanda berbagai wilayah Indonesia, dan akhirnya dapat dikendalikan melalui kampanye besar-besaran penyemprotan dikloro-difenil-trikloroetana (DDT) pada tanggal 12 November 1964. Sejak saat itu, Selengkapnya tentangHari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-60: Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam Perpres No. 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan[…]

Tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional Indonesia. Hari Pahlawan diperingati dengan tujuan untuk menghormati segala usaha dan upaya para pejuang dan pahlawan/tokoh yang memberikan kontribusi besar dalam memerdekakan Indonesia. Salah satu tokoh yang patut diteladani dalam memperingati Hari Pahlawan Nasional yaitu Mantan Kapolri tahun 1968-1971, Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso atau orang mengenalnya Selengkapnya tentangPeringatan Hari Pahlawan Nasional: Meneladani Kejujuran dan Integritas  Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso[…]

Hi, SustaINers.. Pelatihan Certified Lead Implementer ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bertujuan untuk mengembangkan keahlian yang diperlukan dalam mengembangkan keahlian yang diperlukan untuk memberikan pemahaman prinsip dan konsep SMAP, menafsirkan persyaratan SMAP dari perspektif implementor (pelaksana), memulai dan merencanakan implementasi SMAP berdasarkan pada ISO 37001, mendukung organisasi dalam mengoperasikan, memelihara, dan meningkatkan SMAP Selengkapnya tentangHighlight Kegiatan Pelatihan Certified Lead Implementer ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) November 2024[…]

Kodifikasi hukum yang merupakan konsekuensi dari sebuah negara yang menganut Civil Law mensyaratkan Indonesia untuk memiliki prosedur dalam proses pembuatan perundang-undangan. Hans Kelsen dalam teorinya menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) golongan norma dalam hukum, yakni norma yang bersifat inferior dan norma yang bersifat superior. Terkait kedua norma tersebut, validitas dari norma yang lebih rendah dapat Selengkapnya tentangSeri ISO ke-33: Tata Urutan Perundang-Undangan dalam Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan[…]

Due Diligence biasa dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai Uji Kelayakan atau Uji Ketuntasan. Mengutip Black Law Dictionary, pengertian Due Diligence ialah:“Such a measure of prudence, activity, or assiduity, as is properly to be expected from, and ordinarily  exercised by, a reasonable and prudent man under the particular circumstances; not measured by any absolute standard, but Selengkapnya tentangSeri ISO ke-32: Due Diligence  dalam SNI ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan[…]

Indikasi Geografis adalah salah satu rezim Kekayaan Intelektual (KI), yang berdasarkan kepemilikannya merupakan KI Komunal. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek dan IG”) mengatur bahwa: “Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk Selengkapnya tentangHighlight Kegiatan: Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Rancangan Peta Jalan Indikasi Geografis Nasional[…]

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjelaskan bahwa, Anggaran Pendidikan adalah: “alokasi anggaran pendidikan melalui kementerian/lembaga dan non-kementerian/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi tidak termasuk anggaran Selengkapnya tentangAlokasi APBN untuk Pendidikan Paling Besar, Namun Kualitas Pendidikan Belum Ada Perubahan Besar. Apa yang terjadi?[…]

Perlindungan data pribadi telah menjadi isu penting di era digital ini, terutama di tengah meningkatnya ancaman terhadap privasi dan keamanan informasi. Data pribadi merupakan aset berharga yang jika tidak dilindungi dengan baik, maka dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan atau fraud. Di Indonesia, kasus-kasus pelanggaran data pribadi semakin sering terjadi, Selengkapnya tentangPelanggaran Perlindungan Data Pribadi dan Peningkatan Kasus Penipuan di Indonesia: Analisis dan Solusi[…]