Di tengah tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang semakin tinggi, organisasi baik pemerintah, lembaga internasional, maupun organisasi masyarakat sipil dituntut tidak hanya melaksanakan kegiatan, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan tersebut menghasilkan dampak dan tujuan yang ingin dicapai.  Pendekatan inilah yang menjadi dasar dari Result-Based Management (RBM). Menurut United Nations Sustainable Development Group, RBM adalah strategi manajemen Selengkapnya tentangMemahami Result Based Management[…]

Hari Raya Idul Fitri dimaknai sebagai “Hari Kemenangan” setelah umat muslim menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadhan. Hari Raya Idul Fitri merupakan momentum untuk mempererat silaturahmi, saling memaafkan, dan memperkuat hubungan sosial antar sesama. Silaturahmi merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan, dimana Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, Selengkapnya tentangHari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah: “Jaga Silaturahmi, Hindari Gratifikasi”[…]

Perayaan Hari Raya Nyepi merupakan momen penting bagi umat Hindu untuk memasuki Tahun Baru Saka 1948  melalui keheningan dan refleksi diri. Selama Nyepi, masyarakat menjalankan Catur Brata Penyepian, yaitu menahan diri dari menyalakan api (amati geni), bekerja (amati karya), bepergian (amati lelungan), dan bersenang-senang (amati lelanguan). Praktik ini mengajarkan nilai pengendalian diri dan kesadaran akan Selengkapnya tentangMemperingati Hari Raya Nyepi: Ruang Refleksi dalam Menjaga Integritas[…]

8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional mengingatkan bahwa perjuangan kesetaraan bukan merupakan isu seremonial.  Penjaga Nilai Peradaban yang dimaksud ialah pengakuan bahwa pembentukan watak masyarakat sering dimulai dari ruang paling dekat yaitu keluarga, dalam konteks ini perempuan menjalankan peran sebagai seorang Ibu yang membentuk budi pekerti anak-anaknya. Pada titik ini, agenda perempuan dapat bertemu Selengkapnya tentangSH HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL: MENEGUHKAN PERAN PEREMPUAN SEBAGAI RAHIM PERADABAN DALAM MEMBANGUN BUDAYA ANTIKORUPSI[…]

Setiap 1 Maret diperingati sebagai Hari Kehakiman Nasional. Kekuasaan kehakiman di Indonesia terbelenggu sejak era Demokrasi Terpimpin hingga Orde Baru. Aturan terkait hakim baru muncul setelah era reformasi pada 1 Maret 2012 dimana terdapat penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, sehingga Selengkapnya tentangHari Kehakiman Nasional: Meneguhkan Integritas Peradilan di Tengah Bayang-Bayang Korupsi[…]

Pemberlakuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang selanjutnya disebut “KUHAP Baru” membawa perubahan mendasar dalam pola penuntutan pidana di Indonesia, salah satunya adalah mengenai Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau Perjanjian Penundaan Penuntutan, khususnya dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.   Perubahan dalam hukum acara pidana tersebut Selengkapnya tentangSeri KUHP dan KUHAP Baru: Deferred Prosecution Agreement (DPA) bagi Korporasi: Batas Diskresi Penuntut Umum dan Peran Hakim[…]

Perayaan Tahun Baru Imlek bukan sekadar momentum pergantian tahun dalam kalender Tionghoa. Lebih dari itu, Imlek sarat dengan nilai-nilai moral dan filosofi hidup yang relevan bagi kehidupan sosial modern, termasuk dalam upaya membangun integritas dan budaya anti korupsi. Tradisi Imlek mengajarkan tentang kejujuran, kerja keras, kesederhanaan, serta pentingnya menjaga harmoni dalam keluarga dan masyarakat nilai-nilai Selengkapnya tentangGong Xi Fa Cai: Menyemai Integritas di Tahun Baru Imlek[…]

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) tahun 2025 diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 oleh Transparency International Indonesia (TII) dengan tema “Korupsi, Kebebasan Sipil dan Akses pada Keadilan”. Transparency International melakukan survey terhadap pebisnis dan pakar di 182 negara untuk mengukur persepsi mereka terhadap korupsi. Skor CPI menggunakan skala 0-100 yang memiliki Selengkapnya tentangTurun 3, Skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2025: Alarm bagi Agenda Pemberantasan Korupsi[…]

UU No.20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru saja berlaku  tanggal 2 Januari 2025 menggantikan KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 merupakan respons atas perubahan mendasar dalam lanskap hukum, sosial, dan ketatanegaraan Indonesia. Dalam lebih dari empat dekade penerapannya, KUHAP lama dinilai tidak lagi sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas penanganan tindak Selengkapnya tentangUU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): Mekanisme Penangkapan dan Penahanan Hakim berdasarkan Pasal 98 dan 101[…]

Di tengah dinamika global dan persaingan usaha yang semakin kompleks, etika bisnis dan integritas bukan lagi sekedar tagline manajerial. Nilai-nilai moral telah menjadi syarat untuk membangun kepercayaan, reputasi, dan keberlanjutan sebuah organisasi. Organisasi yang mengabaikan nilai etika secara tidak langsung berhadapan dengan sanksi administratif atau hukum, tetapi berhadapan dengan menurunnya reputasi yang memerlukan waktu panjang Selengkapnya tentangBukan Sekadar Kepatuhan: Mengapa Etika dan Integritas Menentukan Masa Depan Bisnis?[…]