Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2023 telah diluncurkan pada tanggal 30 Januari 2024 oleh Transparency International Indonesia (TII). Transparency International (TI) melakukan survei secara global kepada 180 negara untuk mengukur persepsi pebisnis dan pakar terhadap korupsi. Hasil survei menggunakan skor dengan skala 1-100, dimana skor yang semakin tinggi menunjukkan persepsi semakin bersih suatu negara Selengkapnya tentangSTAGNAN: Skor 34, Corruption Perception Index (CPI) Indonesia Tahun 2023[…]

Pada Oktober 2022, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mulai berlaku (UU PDP). Peraturan ini diterbitkan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi yang merupakan salah satu hak asasi manusia dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan hak setiap Selengkapnya tentangEmpat Perbuatan Yang Dilarang dan Sanksinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)[…]

Bagi Anda yang familiar dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan Standar Internasional, tentu saja sudah sering mendengar mengenai Lead Implementer dan Lead Auditor. Apakah Anda juga sudah mengetahui apa sebenarnya kompetensi yang dimiliki oleh personil dengan sertifikasi kompetensi tersebut? Sebelum itu, mari segarkan kembali ingatan kita tentang apa keuntungan bagi organisasi yang memiliki personil Selengkapnya tentangAuditor Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 Apa saja Kompetensinya?[…]

Pelatihan Lead Auditor ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)  bertujuan untuk mengembangkan keahlian yang diperlukan untuk melakukan audit SMAP dengan menerapkan prinsip, prosedur, dan teknik audit terstandarisasi.  Pada tanggal 20-23 November 2023, PT Mitra Juang Mandiri (SustaIN) menyelenggarakan Pelatihan Certified Lead Auditor ISO 37001:2016 ABMS kepada peserta dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Pelatihan Selengkapnya tentangLaporan Kegiatan: Pelatihan Certified Lead Auditor ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System (ABMS) Itjen Kementerian Kesehatan RI[…]

Menteri BUMN melakukan terobosan dengan membentuk 3 (tiga) peraturan BUMN yang baru salah satunya yaitu Peraturan Menteri BUMN No PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN No.3/2023”). Sebelumnya SustaIN telah membahas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial Selengkapnya tentangPERMEN BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN[…]

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) menunjukkan langkah konkrit dalam mewujudkan perbaikan birokrasi dengan melakukan penataan regulasi (omnibus law) Peraturan Menteri BUMN (“Permen BUMN”). Penataan regulasi ini bertujuan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi secara global dan menghindari tumpang tindih aturan. Omnibus law Permen BUMN ini mempedomani Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Selengkapnya tentangPeraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara[…]

Dalam Sosialisasi 3 (tiga) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (PermenBUMN) yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Hukum dan Korporasi menyampaikan latar belakang utama adanya deregulasi peraturan Menteri BUMN. Pada tahun 2022, Menteri BUMN berpandangan bahwa banyaknya aturan BUMN sudah tidak valid dan perlu pemutakhiran. Regulasi yang ada sekitar 45 Peraturan Menteri (Permen) dan Keputusan Menteri Selengkapnya tentangPeraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara[…]

Jumlah desa di Indonesia setiap tahun semakin bertambah. Pada tahun 2022, Kemendagri menetapkan sebanyak 74.961 desa yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Pertumbuhan desa memerlukan dana. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai salah satu bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, Selengkapnya tentang9 Tahun UU Desa : Strategi Preventif Kasus Korupsi Dana Desa […]

Setelah lebih dari satu abad Indonesia menggunakan “Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie atau WvSNI” atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda, pada awal 2 Januari 2023 lalu, DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP Baru”). Berdasarkan Pasal 624 KUHP baru, undang-undang ini akan berlaku Selengkapnya tentang“Tindak Pidana Korupsi” Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana[…]