Laporan Kegiatan: Training dan Workshop Results-Based Management (RBM) dan Komunikasi Advokasi Efektif Berbasis Neuro Linguistic Programming (NLP)

Diposkan pada 13 Maret 20245 Agustus 2025 oleh

Training dan Workshop Results-Based Management (RBM) dan Komunikasi Advokasi Efektif Berbasis Neuro Linguistic Programming (NLP) bertujuan untuk antara lain: memahami pola pikir (mindset), tujuan dan perilaku yang diperlukan dalam menerapkan RBM; memahami prinsip RBM seperti logical frame RBM, teori perubahan, perumusan indikator, monitoring dan evaluasi (monev); mempraktikkan perumusan RBM dan melakukan peninjauan strategi (strategy checking); Selengkapnya tentangLaporan Kegiatan: Training dan Workshop Results-Based Management (RBM) dan Komunikasi Advokasi Efektif Berbasis Neuro Linguistic Programming (NLP)[…]

Waspadai Politik Uang (Money Politic) Digital Pada Pemilu 2024

Diposkan pada 13 Februari 20245 Agustus 2025 oleh

Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2024-2029 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Berbagai cara dilakukan oleh masing-masing kandidat untuk bisa menang pemilu dan terpilih menjabat. Sebagai pemilih yang bijak, kita perlu waspada dengan Selengkapnya tentangWaspadai Politik Uang (Money Politic) Digital Pada Pemilu 2024[…]

STAGNAN: Skor 34, Corruption Perception Index (CPI) Indonesia Tahun 2023

Diposkan pada 5 Februari 20245 Agustus 2025 oleh

Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2023 telah diluncurkan pada tanggal 30 Januari 2024 oleh Transparency International Indonesia (TII). Transparency International (TI) melakukan survei secara global kepada 180 negara untuk mengukur persepsi pebisnis dan pakar terhadap korupsi. Hasil survei menggunakan skor dengan skala 1-100, dimana skor yang semakin tinggi menunjukkan persepsi semakin bersih suatu negara Selengkapnya tentangSTAGNAN: Skor 34, Corruption Perception Index (CPI) Indonesia Tahun 2023[…]

EXAMPLEARTICLE

Diposkan pada 23 Januari 202425 November 2025 oleh

Hello World

Empat Perbuatan Yang Dilarang dan Sanksinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Diposkan pada 16 Januari 20245 Agustus 2025 oleh

Pada Oktober 2022, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mulai berlaku (UU PDP). Peraturan ini diterbitkan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi yang merupakan salah satu hak asasi manusia dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan hak setiap Selengkapnya tentangEmpat Perbuatan Yang Dilarang dan Sanksinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)[…]

Auditor Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 Apa saja Kompetensinya?

Diposkan pada 4 Desember 20235 Agustus 2025 oleh

Bagi Anda yang familiar dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan Standar Internasional, tentu saja sudah sering mendengar mengenai Lead Implementer dan Lead Auditor. Apakah Anda juga sudah mengetahui apa sebenarnya kompetensi yang dimiliki oleh personil dengan sertifikasi kompetensi tersebut? Sebelum itu, mari segarkan kembali ingatan kita tentang apa keuntungan bagi organisasi yang memiliki personil Selengkapnya tentangAuditor Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 Apa saja Kompetensinya?[…]

Laporan Kegiatan: Pelatihan Certified Lead Auditor ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System (ABMS) Itjen Kementerian Kesehatan RI

Diposkan pada 26 November 20235 Agustus 2025 oleh

Pelatihan Lead Auditor ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bertujuan untuk mengembangkan keahlian yang diperlukan untuk melakukan audit SMAP dengan menerapkan prinsip, prosedur, dan teknik audit terstandarisasi. Pada tanggal 20-23 November 2023, PT Mitra Juang Mandiri (SustaIN) menyelenggarakan Pelatihan Certified Lead Auditor ISO 37001:2016 ABMS kepada peserta dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Pelatihan Selengkapnya tentangLaporan Kegiatan: Pelatihan Certified Lead Auditor ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System (ABMS) Itjen Kementerian Kesehatan RI[…]

PERMEN BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN

Diposkan pada 17 November 20235 Agustus 2025 oleh

Menteri BUMN melakukan terobosan dengan membentuk 3 (tiga) peraturan BUMN yang baru salah satunya yaitu Peraturan Menteri BUMN No PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN No.3/2023”). Sebelumnya SustaIN telah membahas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial Selengkapnya tentangPERMEN BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN[…]

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

Diposkan pada 13 November 20235 Agustus 2025 oleh

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) menunjukkan langkah konkrit dalam mewujudkan perbaikan birokrasi dengan melakukan penataan regulasi (omnibus law) Peraturan Menteri BUMN (“Permen BUMN”). Penataan regulasi ini bertujuan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi secara global dan menghindari tumpang tindih aturan. Omnibus law Permen BUMN ini mempedomani Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Selengkapnya tentangPeraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara[…]

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Diposkan pada 10 Oktober 20235 Agustus 2025 oleh

Dalam Sosialisasi 3 (tiga) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (PermenBUMN) yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Hukum dan Korporasi menyampaikan latar belakang utama adanya deregulasi peraturan Menteri BUMN. Pada tahun 2022, Menteri BUMN berpandangan bahwa banyaknya aturan BUMN sudah tidak valid dan perlu pemutakhiran. Regulasi yang ada sekitar 45 Peraturan Menteri (Permen) dan Keputusan Menteri Selengkapnya tentangPeraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara[…]