8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional mengingatkan bahwa perjuangan kesetaraan bukan merupakan isu seremonial. Penjaga Nilai Peradaban yang dimaksud ialah pengakuan bahwa pembentukan watak masyarakat sering dimulai dari ruang paling dekat yaitu keluarga, dalam konteks ini perempuan menjalankan peran sebagai seorang Ibu yang membentuk budi pekerti anak-anaknya. Pada titik ini, agenda perempuan dapat bertemu dengan agenda antikorupsi. Korupsi merusak akses terhadap layanan publik, menormalisasi ketidakadilan, dan pada akhirnya menggerus kepercayaan pada institusi.
Nilai antikorupsi seperti jujur, adil, bertanggung jawab, sederhana lebih mudah terinternalisasi jika dipraktekkan sebagai rutinitas sehari-hari, mulai dari cara menggunakan uang, menepati janji, hingga menolak “jalan pintas” kecil yang kerap dianggap lumrah. Oleh karena itu sangat penting untuk menanamkan nilai integritas sejak dini dengan menempatkan perempuan sebagai aktor kunci dalam membudayakan anti korupsi.
Kekuatan perempuan dalam membangun budaya anti korupsi juga terlihat dari peran berlapis yang dijalankan sehari-hari. Di keluarga, perempuan sering menjadi pendidik pertama yang menanamkan batas antara “boleh” dan “tidak boleh”, termasuk soal gratifikasi kecil yang mudah dinormalisasi. Di lingkungan kerja, perempuan dapat menjadi penggerak kepatuhan prosedur dan pengendalian konflik kepentingan. Di komunitas, perempuan mampu memobilisasi jejaring sosial untuk saling mengingatkan dan berani bersuara ketika melihat penyimpangan.
Penting diingat, korupsi tidak berdampak netral gender. Literatur menunjukkan bahwa korupsi dapat membatasi partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan ekonomi, sekaligus memperbesar beban mereka dalam mengakses layanan dasar mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga administrasi karena kerentanan sosial dan keterbatasan sumber daya. Karena itu, pencegahan korupsi yang serius perlu memahami pengalaman perempuan, bukan hanya menambah jumlah keterwakilan.
Perspektif global memperkuat argumen tersebut. UNODC menempatkan “gender” sebagai salah satu area tematik antikorupsi dan menekankan bahwa kesetaraan gender serta upaya antikorupsi saling menguatkan. Desain kebijakan yang peka gender membantu melihat bentuk-bentuk korupsi yang sering tak terbaca, sekaligus mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan agar tata kelola lebih inklusif.
Karena itu, memperingati Hari Perempuan Internasional seharusnya mendorong langkah yang lebih konkret seperti memperluas literasi integritas di keluarga, memastikan tempat kerja memiliki sistem pelaporan aman, serta membuka ruang kepemimpinan perempuan dalam program kepatuhan dan pengawasan. Budaya antikorupsi akan lebih kuat jika perempuan tidak hanya “dibebani” sebagai penjaga moral, tetapi didukung melalui kebijakan yang inklusif, perlindungan dari risiko, dan ruang partisipasi yang adil. (SH/DSS)
#HariPerempuanInternasional #InternationalWomanday