Laporan Kegiatan: Dukungan SustaIN untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Presidensi G20 Indonesia
Dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan, Indonesia turut serta dalam forum kerja sama multilateral yang disebut dengan G20. Pada tahun 2021, Indonesia terpilih sebagai tuan rumah atau presidensi G20 2022 melalui serah terima dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Roma, Italia. Melalui tema “Recover Together, Recover Stronger”, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk saling mendukung dan tumbuh lebih kuat, terlebih di tengah pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19.
Presidensi G20 Indonesia memiliki berbagai sub-tema yang dibahas dan disepakati para anggota G20, dan beberapa diantaranya adalah mengenai upaya bersama untuk pemberantasan korupsi dalam forum Anti Corruption Working Group (ACWG). Dalam mendukung pelaksanaannya, SustaIN mendapatkan amanah untuk memberikan asistensi teknis mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyusunan 3 (tiga) dokumen kesepakatan ACWG G20 2022 yaitu: (1) High-Level Principles (HLP) on Enhancing the Role of Auditing in Tackling Corruption; (2) Compendium on Public Participation and Anti-Corruption Education, dan (3) Accountability Report on Countering Corruption in Customs and Tackling Corruption in Sport. Serangkaian diskusi secara online maupun offline berlangsung selama 9 (sembilan) bulan dan sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan yakni ACWG I di Jakarta pada 28 – 31 Maret 2022, ACWG II di Bali pada 5 – 8 Juli 2022, dan ACWG III di Jakarta pada 26 – 27 September 2022. Seluruh kegiatan tersebut dihadiri perwakilan anggota G20 dan beberapa International Organizations.
Ketiga jenis dokumen strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
- High-Level Principles (HLP) on Enhancing the Role of Auditing in Tackling Corruption; merupakan dokumen strategis yang menjadi kesepakatan para Negara Anggota G20 untuk menjadi pedoman dalam menguatkan peran Audit dalam pemberantasan korupsi untuk dapat diterapkan di masing-masing negara G20. Setelah 7 (tujuh) kali sirkulasi, terdapat 6 prinsip yang disepakati sebagai upaya untuk menguatkan peran Audit dalam pemberantasan korupsi yakni:
- Principle 1: Support the role of auditing bodies in contributing to preventing and countering corruption
- Principle 2: Strengthen the role and capacity of SAIs and public sector internal auditors to identify, prevent and counter corruption in accordance with their mandates
- Principle 3: Develop robust national frameworks to promote the follow-up of the audit findings related to corruption
- Principle 4: Strengthen efforts to build and enhance cooperation among SAIs, IAFs, anti-corruption agencies, law enforcement and other relevant institutions in countering corruption
- Principle 5: Promote the use of information and communications technologies (ICTs) to support the role of auditing in countering corruption
- Principle 6: Encourage the private sector audit profession to take a role in identifying and reporting corruption
Pada putaran ACWG G20 berikutnya masing-masing negara G20 akan melaporkan implementasinya melalui Accountability Report.
- Compendium on Public Participation and Anti-Corruption Education; merupakan kumpulan program – program yang dilakukan oleh negara G20 terkait topik partisipasi publik dan pendidikan anti-korupsi. Sebagian besar negara G20 telah memiliki program yang diinisiasi sebagai bentuk pelibatan multi stakeholder dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Stakeholder yang dilibatkan adalah pelaku bisnis, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media, serta masyarakat secara umum, termasuk para pemuda. Selain itu, hampir seluruh negara G20 juga telah memiliki program untuk pendidikan anti-korupsi, baik yang diinsersi dalam bidang studi tertentu di sekolah/universitas maupun bidang studi yang secara khusus dibuat untuk penguatan budaya integritas dan anti-korupsi. Beberapa praktik baik yang telah dilakukan oleh negara anggota G20 antara lain:
- Partisipasi Publik
- Sebagian besar negara G20 telah memiliki regulasi yang spesifik mengatur peran publik dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
- Pelibatan multi stakeholder dalam penyusunan kebijakan pemerintah melalui berbagai media, termasuk diantaranya forum diskusi.
- Inovasi dalam pelibatan partisipasi publik dilakukan diantaranya dengan penyediaan platform online yang memfasilitasi seluruh pihak untuk dapat berpartisipasi dalam mengawasi, mengusulkan pembaruan, dan melaporkan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standard
- Seluruh negara G20 telah melibatkan anak muda dalam program – program partisipasi publik dalam upaya pemberantasan korupsi
- Berbagai metode dilakukan oleh negara G20 untuk mengevaluasi efektivitas dari program partisipasi publik, diantaranya dengan menggunakan survey-based assessments yang dilakukan oleh pemerintah
- Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk melibatkan seluruh stakeholder dan memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah berpartisipasi dalam program – program tersebut
- Pendidikan Etika, Integritas dan Anti-Korupsi
- Beberapa negara memiliki program sertifikasi kompetensi terkait integritas dan antikorupsi untuk aparatur sipil negara, pelaku usaha dan juga untuk pendidik
- Integrasi nilai – nilai etika, integritas dan anti-korupsi dengan mata pelajaran yang relevan, seperti Pendidikan Kewarganegaraan
- Pengajaran nilai – nilai etika, integritas dan antikorupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler
- Pengembangan mata pelajaran yang spesifik membahas tentang antikorupsi dalam metode pengajaran dan kurikulum
- Mengembangkan kapasitas pendidik (dosen dan guru) untuk mengajarkan mengenai isu etika, integritas dan antikorupsi
- Pemanfaatan teknologi dan inovasi materi pembelajaran terkait etika, integritas dan antikorupsi, seperti penggunaan mobile games, studi kasus dan kompetisi seni
Dokumen Compendium yang disusun telah melalui tahap sirkulasi kepada seluruh negara G20 untuk mendapatkan masukan terkait substansinya. Setelah melalui proses sirkulasi sebanyak 3 kali, Compendium dalam topik ini telah disahkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada tanggal 16 November 2022.
- Accountability Report on Countering Corruption in Customs and Tackling Corruption in Sport; merupakan laporan komitmen negara-negara anggota G20 yang berfokus pada upaya-upaya untuk melawan korupsi di bidang Bea Cukai dan menanggulangi korupsi dalam sektor olahraga. Kedua topik tersebut berangkat dari komitmen yang telah disepakati oleh Negara-Negara Anggota G20 pada tahun 2017 di Jerman High Level Principles on Countering Corruption in Customs dan tahun 2021 High-Level Principles on Tackling Corruption in Sport di Italia.
Accountability Report 2022 menunjukkan bahwa sebagian besar negara-negara anggota G20 telah mengendalikan risiko korupsi pada sektor Bea Cukai dan Olahraga. Berbagai mekanisme untuk mencegah dan memberantas korupsi dalam administrasi kepabeanan dikembangkan melalui peraturan, prosedur, pedoman, assessment tools, dan sistem kepatuhan di setiap negara. Dalam sektor olahraga, tantangan korupsi dapat diatasi oleh sebagian besar negara-negara anggota G20 tetapi tetap dibutuhkan komitmen politik yang signifikan, kerjasama, koordinasi, dan implementasi langkah-langkah yang efektif yang didasarkan pada risiko, bukti, dan praktik baik untuk menanggulangi korupsi di sektor olahraga.
Setelah melalui proses sirkulasi dengan mengakomodir masukan dari negara-negara anggota G20 sebanyak 3 kali, Accountability Report terkait Bea Cukai dan Olah Raga ini telah disahkan pada KTT G20 di Bali pada tanggal 16 November 2022.
Demikian uraian singkat mengenai kontribusi SustaIN dalam penyusunan 3 (tiga) dokumen strategis ACWG G20 Presidensi Indonesia 2022 sebagai upaya bersama dalam menguatkan pemberantasan korupsi. Terkait artikel-artikel lainnya yang berhubungan dengan antikorupsi, integritas, sistem tata kelola, dan lain sebagainya, dapat mengunjungi website SustaIN. Salam integritas! (FES/NF/WA/DSS/PA)
#ACWG #G20 #Presidensi #Indonesia #Korupsi #KPK #High-Level Principles #Compendium #Accountabilityreport #Audit #Partisipasipublik #Pendidikanantikorupsi #Custom #Sport